Balas Eropa, Rusia Ancam Sita Kapal Kargo Barat di Mana Saja

Eskalasi perseteruan antara Rusia dan negara-negara Barat kembali memasuki fase yang sangat krusial. Presiden Rusia Vladimir Putin secara terbuka memperingatkan bahwa Moskow bersiap melakukan penyitaan terhadap kapal-kapal kargo milik negara Barat sebagai tindakan balasan atas pembajakan dan penyitaan armada kapal (shadow fleet) milik Rusia.

Dalam pertemuannya bersama komando Armada Pasifik Rusia, Putin mengecam keras tindakan sejumlah negara Eropa yang dianggap melanggar Hukum Laut Internasional (UNCLOS).

"Beberapa negara melanggar Hukum Laut dengan mencoba membatasi pergerakan pedagang sipil kami. Mereka menyita kapal kami dan menjual barang rampasan tersebut. Ini tidak lain adalah aksi perampokan dan perompakan (bajak laut)," tegas Vladimir Putin seperti dilansir RT.

Baca Juga: Inggris Caplok Armada Bayangan Rusia, Akankah Picu Perang Besar?

Putin juga menegaskan bahwa respons balasan Rusia tidak akan terbatas pada perairan tempat kapal-kapal mereka disita, melainkan di mana pun militer Rusia menganggapnya strategis dan memungkinkan. Menanggapi instruksi tersebut, Komandan Armada Pasifik Rusia, Laksamana Viktor Liina, mengonfirmasi bahwa pihak militer telah mengantongi data detail pergerakan kapal komersial Barat.

Sepanjang periode 24 April hingga 6 Agustus 2026, tercatat ada 1.001 kapal yang melintasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Rusia, dengan 379 di antaranya berbendera negara "tidak ramah" (termasuk 26 kapal berbendera Inggris dan 9 kapal berbendera Prancis).

Rencana Inggris Jual Minyak Sitaan Bikin Panas

Langkah tegas Moskow ini dipicu oleh eskalasi tindakan Inggris dan Prancis yang kian agresif memburu shadow fleet-sebutan Barat untuk kapal-kapal yang dituduh membantu Rusia melintasi sanksi pembatasan harga minyak.

Ketegangan makin memuncak setelah otoritas Inggris mengkaji rencana untuk menjual sekitar 100.000 ton minyak mentah Rusia yang disita dari tanker Smyrtos pada Juni 2026, lalu menyerahkan seluruh hasil penjualannya kepada Ukraina.

Baca Juga: Armada Bayangan Rusia Dihantam Sanksi Terbaru, 30 Kapal Tanker Dibidik InggrisRusia menolak keras label shadow fleet dan menyatakan bahwa sanksi sepihak Barat tidak memiliki dasar hukum internasional serta melanggar hak kedaulatan perdagangan maritim. Apakah ancaman balasan Putin ini akan memicu kelumpuhan total pada jalur perdagangan laut global?.

Daftar Insiden antara Barat dan Armada Bayangan Rusia:

Setidaknya selusin kapal telah ditahan oleh negara-negara Barat sejak tahun lalu sebagai bagian dari kampanye mereka yang menargetkan perdagangan Rusia. Daftar insiden Barat versus kapal bayangan Rusia meliputi:

- Pada Maret 2025, Jerman menyita kapal tanker Eventin yang membawa sekitar 100.000 ton minyak mentah. Pengadilan Jerman kemudian memblokir upaya pemerintah untuk menjual kapal berbendera Panama tersebut. - April 2025, Estonia menahan kapal tanker Kiwala, mengklaim bahwa kapal itu tidak memiliki bendera yang sah. Beberapa minggu kemudian kapal tersebut dibebaskan.

- Sebuah kapal tanker minyak yang dikenal dengan nama Pushpa, Kiwala, Boracay, dan lainnya menjadi target Prancis pada September 2025, tapi melanjutkan perjalanannya menuju Terusan Suez bulan berikutnya. Media barat mengklaim kapal itu terkait dengan kepanikan massal akibat 'penampakan drone misterius' di Eropa.

- Pada Maret 2026, pasukan Belgia yang didukung Prancis menaiki kapal tanker minyak Ethera. Dilaporkan kapal itu masih disita dengan uang jaminan sebesar USD11,6 juta.

- Swedia menyita kapal kargo Caffa pada Maret 2026 karena diduga membawa “gandum Ukraina yang dicuri.” Awal bulan ini, pengadilan tertinggi negara itu menyetujui permintaan pemerintah untuk memindahkan kapal tersebut ke Ukraina.

- Untuk pertama kalinya, pasukan Inggris secara langsung menyita kapal ‘armada bayangan’ pada Juni 2026, ketika mereka menargetkan kapal tanker minyak Smyrtos. Sebelumnya, Inggris hanya memberikan bantuan kepada Prancis untuk operasi semacam itu. Nahkoda kapal asal India, Ajay Pant, masih berada dalam tahanan Inggris menunggu persidangan pidana karena melanggar langkah-langkah anti-Rusia Inggris.