Muktamar ke-35 NU, PWNU-PCNU Keluhkan Permintaan Nama AHWA dan Belum Adanya Undangan
Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di PP Bahrul Ulum, Tambakberas Jombang Jawa Timur pada 27-31 Agustus 2026, sejumlah PWNU dan PCNU mengeluhkan belum diterimanya undangan resmi. Keluhan itu mengemuka dari beberapa PWNU dan PCNU di Jawa dan luar Jawa dalam sepekan terakhir.
Mereka mengaku sampai pertengahan Agustus belum menerima surat undangan resmi dari Panitia Muktamar PBNU. Padahal waktu pelaksanaan tinggal menghitung hari.
“Kami khawatir undangannya mepet. Kalau dikirim H-7, tiket pesawat dan kereta pasti sudah mahal, bahkan habis. Terutama PWNU-PCNU luar Jawa, bahkan banyak yang dari daerah kepulauan. Padahal, diantara mereka berangkat rombongan,” ujar Sekretrais PCNU Bangkalan, Madura KH Dimyati Muhammad, Jumat (14/8/2026).
Baca juga: Ali Masykur Musa Ajak Nahdliyin Meneguhkan Komitmen Wathaniyah NU
Lora Dim, panggilan KH Dimyati Muhammad, Cicit Syaikhona Kholil Bangkalan, mengaku mendapat banyak aduan dari fungsionaris PCNU luar Jawa terkait belum adanya undangan resmi muktamar. Bahkan di antara mereka juga mengkhwatirkan pelaksanaan muktamar, mundur dari jadwal semula.“Tidak ada undangan hingga saat ini membuat mereka menduga-duga. Pastinya, kesulitan mengurus administrasi internal untuk berangkat, SK delegasi, hingga koordinasi teknis keberangkatan. Mereka juga mengeluh, semua belum pasti, justru sudah ditekan untuk menyerahkan daftar Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA. Padahal belum ada surat permohonan resmi dari panitia, mekanisme dan penjelasan lengkapnya. Ini maunya, apa?” tanyanya.
Lihat video: Satu Abad NU, PBNU Gelar Puncak Harlah di Istora Senayan
Di tengah belum jelasnya undangan, beberapa PWNU dan PCNU mengaku justru sudah dihubungi oknum yang mengatasnamakan Panitia Muktamar. Mereka diminta segera menyerahkan nama-nama AHWA sesuai daftar yang diinginkan. “Bahasa halusnya permintaan data. Tapi nadanya menekan. Seolah kalau tidak kirim nama itu, nanti ada konsekuensi,” katanya menceritakan keluhan pengurus PWNU-PCNU.
AHWA adalah pemegang hak suara tertinggi di Muktamar. Karena itu, penentuan nama AHWA sangat strategis dan rawan dipolitisasi. Mereka harus hati-hati. Masa depan jam’iyyah NU ada di tangan mereka. Sekali salah menulis dan tanda-tangan, maka nasib NU menjadi taruhannya.
Dia menyadari kondisi ewuh pakewuh PWNU-PCNU jelang pelaksanaan muktamar. Tapi, benteng pertahanan kedaulatan NU justru berada di tangan PWNU dan PCNU. “Bila terpaksa karena tekanan, ya gak apa-apa mereka penuhi sesuai permintaan. Mereka kan bisa mencabut dan menggantinya setelah ada permohonan resmi dari Panitia. Itu kan aturan dan prosedurnya,” tandasnya. Surat resmi panitia, kata dia, dijadikan dasar menentukan dan tanggal surat rekomendasi usulan AHWA. Sehingga, surat sebelumnya yang dipaksan diminta, bisa dicabut karena cacat administrasi dan prosedur.
“Ya dihormati permintaannya. Tapi menjaga kedaulatan dan marwah jam’iyyah, itu yang utama. Harus tegas bersikap, dan konsisten,” ucapnya
Menurut Lora Dimyati, gaya komunikasi internal NU jelang muktamar, sudah berubah dari adat-kebiasaan komunikasi model kiai-santri. Lebih tampak sebagai pola dan model komunikasi antara politisi dengan konstituennya, baik melalui telepon, pertemuan maupun chat WhatsApp.
“Seakan mereka lupa. Ini NU, bukan partai politik, apalagi perusahaan. Mestinya musyawarah, bukan intimidasi atau menakut-nakuti. Gaya seperti ini kami kira sudah selesai sejak lama,” tegasnya.
Sebelumnya, PBNU telah merilis Daftar Peserta Sementara (DPS) I Muktamar ke-35 NU, pada 3 Agustus 2026 yang memuat 501 struktur kepengurusan. PBNU juga memberi batas 6 Agustus 2026 untuk sanggahan atau koreksi data. PBU berjanji untuk mengumumkan DPS II pada 7 Agustus 2026. Namun, hingga saat ini belum ada penetapan DPS II dari PBNU
Di lain sisi, PWNU-PCNU berharap PBNU segera mengumumkan Daftar Peserta Tetap (DPT), surat undangan disertai permohonan rekomendasi usulan AHWA, materi-materi bahasan dan penjelasan teknik maupun administratif terkait pelaksanaan muktamar ke35 NU yang bakal digelar 27-31 Agustus 2026, di PP Bahrul Ulum, Tambakberas Jombang Jawa Timur.
