Kemendikdasmen Revitalisasi 114 SLB, Akses Pendidikan Murid Difabel Diperkuat

Pendidikan inklusif merupakan kebutuhan mendesak bagi lebih dari 160 ribu anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Kemendikdasmen pun mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan khusus melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Satuan Pendidikan. Langkah nyata ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) revitalisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) tahun 2026 serta peresmian sekolah hasil revitalisasi tahun 2025 yang dipusatkan di SLB Tunas Bakti, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (12/8/2026).

Baca juga: Cerita Ismi Ulfaida, Siswa Sekolah Rakyat yang Terpilih Jadi Calon Paskibraka Nasional 2026

PHTC Revitalisasi Satuan Pendidikan ditujukan langsung untuk menyelesaikan persoalan krusial di tingkat lapangan, khususnya pada fasilitas pendidikan khusus yang mengalami kerusakan fisik maupun keterbatasan sarana penunjang. Di SLB Tunas Bakti, yang mengasuh 83 murid dari empat kecamatan dengan dukungan 14 guru dan satu kepala sekolah, fasilitas belajar sebelumnya menghadapi kendala serius.

Kondisi seperti atap ruang kelas yang mengalami kebocoran saat hujan, dinding bangunan yang kusam dan kotor, serta terbatasnya ruang praktikum keterampilan dinilai mengganggu kenyamanan, konsentrasi, serta keselamatan belajar anak-anak berkebutuhan khusus. Baca juga: Bikin Bangga, Siswa Indonesia Raih 3 Medali di Olimpiade Sains Nuklir Internasional

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi bagi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, dengan 114 SLB yang membina 164.294 murid difabel masuk dalam skema prioritas tersebut. Selain perbaikan fisik bangunan, pemerintah melengkapi sekolah dengan Interactive Flat Panel (IFP) yang ditambah tiga unit per sekolah pada tahun ini, serta menggelar pelatihan pendampingan bagi lebih dari 1.500 guru pendidikan inklusif untuk memperkuat kualitas proses belajar-mengajar. "Layanan pendidikan untuk SLB dan sekolah inklusi adalah komitmen kami dalam menjalankan amanah Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Di mana setiap warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, maupun intelektual berhak mendapatkan pendidikan khusus. Anak-anak ini kami sebut sebagai differently abled , yaitu mereka berbeda, tetapi memiliki potensi luar biasa yang wajib kita fasilitasi secara bermakna," katanya, melalui siaran pers, Kamis (13/8/2026). Baca juga: Beasiswa Pendidikan Indonesia 2026 Dibuka, Cek Persyaratan Lengkapnya

Dukungan terhadap pelaksanaan PHTC ini juga disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi langkah cepat Kemendikdasmen yang menerjemahkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi aksi konkret di lapangan. Siti Hediati juga menyuarakan aspirasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) agar alokasi kuota revitalisasi di wilayah tersebut dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. “Perbaikan fasilitas SLB bukan sekadar perbaikan bangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang mandiri dan berdaya saing,” ujar Siti. Rangkaian kegiatan juga meliputi penandatanganan mockup revitalisasi 2025, penyerahan tiga mockup revitalisasi 2026, penyerahan Alat Pelindung Diri (APD) kepada pekerja, hingga peninjauan langsung kelas dan karya murid.

Pada tahun 2025, Kemendikdasmen sudah merevitalisasi 4 SLB di DIY, antara lain SLBN 2 Bantul, SLB Islam Qotrunnada, SLB Ma’arif, dan SLB PGRI Trimulyo. Untuk 2026, revitalisasi menjangkau SLB Tunas Bakti, SLB Pamardi Putra, dan SLB Bina Anggita.

Di Provinsi DIY, program revitalisasi tahun 2025 menjangkau 46 satuan pendidikan dengan total nilai bantuan sebesar Rp71,3 miliar, mencakup jenjang PKBM, SLB, dan SMK yang tersebar di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta.

Memasuki tahun 2026, hingga bulan Juli, program revitalisasi telah menjangkau 1.609 satuan pendidikan secara nasional dengan total nilai bantuan sebesar Rp2,02 triliun. Rinciannya meliputi 48 PKBM senilai Rp28,28 miliar, 44 SKB senilai Rp29,92 miliar, 264 SLB senilai Rp287,40 miliar, dan 1.253 SMK senilai Rp1.678,83 miliar.