Ini Respons Iran atas Aliansi Makkah Bentukan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan

Penandatanganan Kesepakatan Pertahanan Makkah antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan pada Jumat pekan lalu telah memicu beragam reaksi di Iran.

Sebagai dampaknya, sejumlah pengamat Iran menyerukan peningkatan kerja sama di antara negara-negara Muslim serta pembentukan aliansi regional untuk melawan Israel.

Baca Juga: Pakta Pertahanan Turki-Pakistan-Arab Saudi Setara dengan Pasal 5 NATO

Namun, banyak pihak di Iran meyakini bahwa aliansi tersebut juga menargetkan mereka. Hal ini terjadi di tengah situasi perang di mana Iran telah mengebom Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, dengan dalih sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat (AS) yang diluncurkan dari pangkalan-pangkalan di kawasan tersebut.

Perang antara Iran dan AS dengan cepat meluas ke Lebanon dan kini tampaknya telah merembet ke Yaman serta Selat Bab al-Mandab.

Reaksi resmi pertama Iran terhadap "Aliansi Makkah" datang dari Ibrahim Rezaei, anggota Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran.Dalam sebuah unggahan di X, dia menyatakan bahwa ketergantungan pada kesepakatan eksternal tidak akan memberikan jaminan keamanan bagi Riyadh.

"Pihak Saudi harus memahami bahwa kesepakatan di atas kertas dengan Turki dan Pakistan tidak akan mendatangkan keamanan bagi mereka, sama halnya seperti kehadiran militer Amerika yang mereka tampung selama bertahun-tahun tidak memberikan keamanan bagi mereka," paparnya.

"Perbaikilah kebijakan kalian agar kalian tidak perlu memohon keamanan kepada pihak lain," lanjut dia.

Para pejabat senior Iran lainnya bersikap lebih diplomatis. Tanpa menyebut kesepakatan tersebut secara langsung, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengunggah pesan di X yang ditujukan kepada negara-negara tetangga.

Dia menyerukan "kebijakan kemandirian" dan penerapan apa yang dia gambarkan sebagai pendekatan "persaudaraan sejati" di kawasan tersebut.Namun, dia juga mengisyaratkan bahwa kesepakatan itu tidak akan membuat Iran gentar, seraya menyatakan bahwa angkatan bersenjatanya mampu menghadapi kekuatan militer paling canggih di dunia.

Dia mengatakan kepada negara-negara Muslim: "Sudah saatnya kita hanya mengandalkan diri sendiri dan menerapkan pendekatan persaudaraan sejati."

Senada dengan hal itu, Ali Akbar Velayati—penasihat Pemimpin Tertinggi Iran untuk urusan internasional—menyatakan bahwa negara-negara di kawasan tersebut mampu menjamin keamanan melalui kerja sama satu sama lain. Velayati juga menyerukan penarikan pasukan asing, seraya menyebut mereka sebagai sumber utama ketidakstabilan di kawasan itu.

Abdullah Ramezanzadeh, mantan juru bicara pemerintahan reformis Mohammad Khatami, mendesak Iran untuk bergabung dalam kesepakatan tersebut, mengingat negara-negara yang terlibat telah menyatakan bahwa kesepakatan itu tidak ditujukan untuk melawan negara tertentu.

Analis Iran, Salah al-Din Khodro, mengatakan bahwa penandatanganan kesepakatan di kota paling suci umat Islam itu memiliki makna simbolis yang sangat penting, meskipun sejauh mana komitmen kesepakatan tersebut dan keseriusan para anggotanya dalam melaksanakannya belum terlihat jelas.Dalam wawancara dengan The New Arab, Khodro mengatakan bahwa pakta tersebut menyatukan tiga kekuatan besar Muslim Sunni yang masing-masing memiliki motivasi sangat berbeda.

Riyadh didorong oleh kekhawatiran keamanan terkait kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran, serta keraguan mengenai efektivitas payung keamanan AS di tengah perang yang baru saja terjadi.

Dia mengatakan bahwa Turki, di sisi lain, memandang pakta tersebut dalam kerangka keseimbangan kawasan; mereka berupaya membendung peran Israel yang kian meningkat sekaligus menghindari keterpinggiran dalam tatanan keamanan yang sedang berkembang di Timur Tengah.

Pakistan berfokus untuk mengimbangi rivalnya, India, dan memperkuat posisinya dalam menghadapi aliansi yang sedang tumbuh antara Israel, India, dan beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab, di samping adanya kepentingan bersama antara Turki dan Pakistan terkait investasi Arab Saudi.

Khodro mencatat bahwa pakta tersebut menyatakan diri terbuka bagi bergabungnya negara lain dan tidak menargetkan pihak mana pun secara khusus.Dia mengemukakan bahwa Mesir saat ini lebih memilih untuk tidak menonjolkan diri, meskipun bergabungnya negara itu dapat memberikan tambahan kekuatan militer dan bobot dunia Arab bagi aliansi tersebut, serta memperkuat citranya sebagai "NATO-nya kaum Sunni".

Namun, pakar Iran lainnya, Hamid Asfi, mengatakan kepada The New Arab bahwa kesepakatan tersebut harus dipahami dalam konteks kekhawatiran keamanan Arab Saudi. Serangan Houthi terhadap kapal dan fasilitas minyak Saudi, serta kekhawatiran akan potensi serangan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran di Irak, telah mendorong Riyadh untuk mencari payung keamanan baru.

Dia menambahkan bahwa tujuan utama kesepakatan tersebut bukanlah semata-mata untuk melindungi diri dari Israel, melainkan untuk menciptakan mekanisme guna menghadapi ancaman dari Iran dan sekutu-sekutunya.

Menurutnya, Riyadh berupaya mengurangi serangan yang dihadapinya serta meningkatkan risiko dan biaya bagi pihak mana pun yang hendak melancarkan serangan.

Asfi mencatat bahwa negara-negara Arab lainnya, seperti Bahrain atau Yordania, kini mungkin terdorong untuk mengupayakan pengaturan serupa atau bentuk-bentuk aksesi yang sejenis.