Demo Kantor Setwapres, Emak-emak Tuntut Gibran Tunjukkan Ijazah SMA
Aksi unjuk rasa yang digelar puluhan emak-emak di depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026), diwarnai kericuhan. Aksi saling dorong antara massa dengan aparat kepolisian menyebabkan sejumlah peserta aksi terjatuh.
Kericuhan pecah saat massa yang didominasi emak-emak berusaha mendekati area depan Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Polisi yang berjaga berupaya menahan laju massa hingga terjadi aksi saling dorong. "Jangan saling dorong," teriak seorang polisi perempuan yang berjaga di lokasi.
Dua peserta aksi sempat terjatuh akibat dorong-dorongan tersebut. Situasi kembali memanas ketika petugas menyita perangkat aksi berupa pengeras suara dan spanduk yang dibawa massa.
Baca juga: Bonatua Fokus Teliti Dokumen Publik Gibran, Bukan Persoalan Personal
Seorang peserta aksi kemudian meluapkan kekesalannya dengan duduk di badan jalan sebagai bentuk blokade. Petugas akhirnya mengevakuasi paksa peserta tersebut agar arus lalu lintas kembali normal.
Dalam aksinya, massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menunjukkan ijazah SMA asli kepada publik. Massa menilai langkah tersebut diperlukan untuk menjawab keraguan sebagian masyarakat terkait keaslian ijazah Gibran.
Aksi tersebut juga dihadiri Roy Suryo yang saat ini berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam orasinya, Roy memperlihatkan sejumlah dokumen yang disebutnya sebagai sampel data pendidikan Gibran dan mengklaim terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen tersebut.
Selain Roy Suryo, pernyataan juga disampaikan oleh Presidium Aliansi Rakyat Menggugat, Menu Wulandari, yang menegaskan tuntutan massa agar persoalan tersebut dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Selama aksi berlangsung, arus lalu lintas dari arah Jalan MH Thamrin menuju Patung Kuda sempat tersendat akibat massa yang berkumpul di sekitar lokasi. Massa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.
