Didik Rachbini Prediksi Safari Politik Jokowi Menjadi Faktor Negatif Ekonomi Nasional

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan safari politik di Lampung pada Jumat hingga Minggu (26-28 Juni 2026). Rektor Universitas Paramadina yang juga ekonom Indef Prof Didik J Rachbini memprediksi safari politik itu berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia. Apa alasannya?

Menurut Didik, Jokowi akan terus berkeliling ke seluruh Nusantara dengan memainkan panggung politik baru di tengah tekanan nilai tukar dan pasar modal di dalam ekonomi nasional. Jokowi menancapkan layar politik yang dalam analisis politik akan membawa konsekuensi pada tahun 2029. Namun, karena Jokowi masih mempunyai pengaruh cukup kuat di dalam pemerintahan, konsekuensinya akan terlihat pula terhadap perkembangan ekonomi pada saat krisis saat ini.

Didik ingat bahwa Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. "Dari dulu publik apalagi pesaing politiknya tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku," ujar Didik, dikutip Senin (29/6/2026).

Baca Juga: Kunjungi Lampung Tengah, Jokowi Jajan Es Kopi dan Keripik Pisang di Sentra UMKM

Menurut Didik, Jokowi sering sekali atau hampir selalu dalam strategi politik tidak pernah menjalankan apa yang dikatakannya. Safari politik ini adalah pilihan jalan sendiri dan akan meningkatkan persaingan politik, yang tidak ada kepentingan langsung dengan harapan rakyat. Langkah safari politik ini diperkuat oleh paling tidak 80 kali blusukan Gibran ke daerah-daerah. Persaingan semakin intensif karena nafsu politik dan kepentingan elite yang otomatis meninggalkan kepentingan rakyat, terutama ekonomi."Tidak hanya bagi kepentingan rakyat dan juga bagi pemerintah, safari politik Jokowi menjadi faktor negatif atau buruk di dalam ekonomi nasional. Energi kekuasaan akan terkuras secara perlahan dan memuncak beberapa tahun kemudian," ujarnya.

Didik mengatakan, hubungan dan persekutuan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto semakin lemah, pasti secara politik bermasalah dan bahkan retak. Ada kemungkinan politik tidak solid dan akan mempengaruhi konstelasi politik dan persaingan elite selama beberapa tahun ke depan.

"Konsentrasi pemerintah untuk menjalankan program ekonomi dalam rangka memenuhi janji politik akan terganggu. Krisis dan tekanan terhadap ekonomi nasional akan bertambah berat karena satu orang berpengaruh memainkan nafsu politik untuk kepentingan dirinya."

Dalam perspektif ekonomi politik (political economy), lanjutnya, pelemahan hubungan antara presiden dengan mantan-mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik kuat akan menjadi faktor penentu politik selanjutnya dan pasti berpengaruh terhadap ekonomi.

"Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpasatian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan resiko dan pada gilirannya pasti mempengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan dan ekspektasi ekonomi," ujarnya.Didik menekankan, ekonomi Indonesia dalam tekanan karena faktor global sebenarnya sudah mulai pulih. Faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, neraca dagang, cadangan devisa dan pertumbuhan ekonomi lumayan baik. Nilai tukar dan pasar modal ASEAN selain Indonesia tidak tertekan bahkan tumbuh, tetapi mengapa dampaknya negatif terhadap Indonesia? Jawabnya karena adanya faktor non-ekonomi yang berkelindan di dalam sistem ekonomi politik dan lebih berpengaruh.

"Dengan adanya faktor non-ekonomi baru dari safari politik Jokowi, maka beban tekanan terhadap ekonomi nasional akan lebih berat karena hadir persaingan elite yang tidak perlu dan terlalu dini. Jadi, Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional," pungkasnya.