Hadapi Dominasi China Dalam Ranah Digital, Indonesia Diimbau Waspadai Risiko Ketergantungan

Seiring dengan makin kuatnya arus digitalisasi, peningkatan akses digital bagi masyarakat Indonesia makin dibutuhkan. Untuk itu, kehadiran infrastruktur digital dan berbagai perangkat terkait seperti telepon pintar (smartphone) dan perangkat komputer yang dapat diperoleh dengan harga terjangkau mutlak diperlukan.

Dalam kaitan itu, masuknya arus investasi dari negara tertentu dalam ranah digital serta datangnya produk-produk terkait dengan harga bersaing dipandang sebagi sebuah potensi yang dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju masyarakat digital.

Baca juga: China Bertekat Memperkuat Literasi Digital dan AI

Salah satu negara yang akhir-akhir ini meningkatkan dominasi digitalnya di Indonesia adalah China. Kehadiran teknologi digital dan berbagai produk terkait asal negara itu dapat dianggap sebagai potensi, namun pemerintah diimbau tetap waspada terhadap risiko kerawanan yang diakibatkan dominasi China dalam investasi digital di negeri ini.

Meningkatnya dominasi China dalam dunia digital di Indonesia dinilai berisiko menimbulkan ancaman bagi kedaulatan bangsa Indonesia dalam aspek digital. Karenanya, pemerintah diimbau meningkatkan diversifikasi rantai pasok, menghindari penguasaan infrastruktur vital oleh satu vendor atau satu negara, serta memanfaatkan diplomasi dengan beragam negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa untuk memastikan rantai pasok teknologi kita bersih dan kompetitif. Pandangan di atas diutarakan oleh Johanes Herlijanto, Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) sebagai wadah gabungan para pemerhati China dalam sebuah seminar publik berjudul “Diplomasi Digital China di Asia Tenggara: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia,” di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

"Pemerintah juga diharapkan menggunakan otoritasnya untuk memaksa vendor asing tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia, termasuk kepatuhan pada UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), kewajiban lokalisasi data untuk sektor strategis, serta audit keamanan transparan," ujar Johanes Herlijanto yang juga Dosen Program Magister Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Pelita Harapan.

Seminar tersebut menghadirkan berbagai pakar dan akademisi yang mumpuni di bidangnya, termasuk Prof Teddy Mantoro, Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Nusa Putra; peneliti Australian Strategic Policy Institute di Canberra, Australia Gatra Priyandita; serta pemerhati keamanan regional Brigjen TNI (Purn) Victor P Tobing.

Gatra dalam pemaparannya mencerahkan para peserta seminar mengenai fenomena aktor siber, di mana China menjadi salah satu di antaranya. China memiliki salah satu program siber ofensif paling canggih di dunia dengan skala dan persistensi yang tinggi, serta adanya fusi sipil-militer yang menghapus batas antara negara dan swasta, serta penyelarasan strategis dengan prioritas nasional.

Dengan kemampuan teknologi sibernya, China menawarkan infrastruktur digital, konektivitas, dan pembangunan kapasitas kepada negara-negara berkembang, utamanya melalui program yang dikenal sebagai “Jalur Sutra Digital.” Menurut Gatra, siber ofensif China bertujuan mengumpulkan informasi intelijen strategis, melakukan akuisisi ekonomi dan teknologi, serta untuk mendapatkan akses dan praposisi. “Pengumpulan informasi itu bersifat permanen dan berkelanjutan di masa damai dengan target meliputi pemerintah, militer, jaringan diplomatik, dan peneliti kebijakan,” ujar Gatra.

Strategi akuisisi ekonomi dan teknologi yang diterapkan oleh China terlihat dari strategi fusi sipil militer yang dicanangkan sejak 2017. “Perusahaan teknologi sipil diwajibkan berbagi hasil penelitian dan pengembangan dengan Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) China, menciptakan jalur langsung dari IP yang dicuri ke aplikasi militer,” kata peneliti yang meraih gelar Doktor dari Australian National University (ANU), Canberra itu.

Dia juga menjelaskan mengenai Jalur Sutra Digital yang bertujuan memperkuat posisi China sebagai kekuatan teknologi global melalui ekspor infrastruktur digital, standar teknologi, dan model tata kelola digital China. “Asia Tenggara menjadi target utama, dengan perusahaan China berinvestasi dalam 5G, cloud, pusat data, kabel bawah laut, dan smart city,” ucapnya.

Dia mengakui proyek Jalur Sutra Digital yang digagas Presiden China Xi Jinping berpotensi mempercepat transformasi digital kawasan. Namun, dia juga mengingatkan proyek tersebut harus direspons dengan kewaspadaan.

Prof Teddy Mantoro menekankan bahwa Indonesia berada di simpul strategis ekspansi digital China. Hal ini karena Indonesia memiliki populasi digital yang besar dan pasar perdagangan elektronik (e-commerce) atau teknologi finansial (fintech) terbesar di antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara (ASEAN). Indonesia juga memiliki kebutuhan konektivitas antarpulau, termasuk dalam hal jaringan 5G, fiber, cloud, pusat data, dan pembangunan smart city. Indonesia juga dinilai dapat menjadi pembentuk aturan (rule shaper) dalam dunia digital ASEAN melalui DEFA (Digital Economy Framework Agreement atau Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital), dan ASEAN-China Digital Cooperation (Kerja Sama Digital ASEAN dan Cina).

Menurut dia, nilai strategis di atas membuat China menawarkan peluang ekonomi bagi Indonesia. “Namun, peluang ekonomi hanya menjadi aset strategis bila Indonesia mengubah investasi asing menjadi kapasitas domestik, dan bukan menjadi ketergantungan infrastruktur,” kata Guru Besar yang menjadi Direktur Sekolah Ilmu Komputer (School of Computer Science) Universitas Nusa Putra itu.

Dalam pandangan Teddy, pembangunan infrastruktur digital perlu dipahami pula dalam konteks perebutan pengaruh antara negara-negara besar seperti antara China dan Amerika Serikat. Menurut dia, persaingan pengaruh itu tidak berhenti di perdagangan, tetapi masuk ke cloud, data, kecerdasan buatan (AI), standar, dan arsitektur keamanan.

Kemudian, potensi kawasan ASEAN terdorong terfragmentasi oleh standar ekonomi berbeda dan potensi isu Laut China Selatan dan kompetisi kekuatan besar memasuki domain digital. Menghadapi risiko potensi di atas, Teddy menekankan pentingnya diplomasi yang bertujuan menerima manfaat teknologi sambil mempertahankan otonomi, ketahanan, dan leverage Indonesia.

Brigjen Victor Tobing menuturkan penguasaan teknologi sangat bermanfaat bagi satu negara. “Negara yang menguasai sumber daya dalam bidang teknologi pasti akan dapat menguasai keadaan dan menjaga kepentingan nasionalnya,” ucapnya. Dia mengajukan beberapa pertanyaan yang patut direnungkan yaitu apakah Indonesia bersedia untuk melakukan adaptasi teknologi atau tidak. “Kalau kita sudah mau adaptasi, kita mau agile atau tidak?” katanya.

Victor menyatakan strategi perang China tampaknya lebih didasarkan pada strategi perang Sun Tzu. Inti dari strategi itu adalah memenangkan perang tanpa bertarung. Dalam pandangannya, Indonesia harus menghitung dengan bijaksana bila ingin bertarung dan mengejar ketertinggalan, khususnya dengan pihak yang memiliki kesenjangan kekuatan yang tinggi seperti China.

Terkait diplomasi digital, Victor mengajak publik memperhatikan Asean Digital Masterplan (ADM) yang telah berlanjut dari ADM 2025 menuju ADM 2030. Bila ADM 2025 berfokus pada pemulihan pascapandemi Covid-19, maka ADM 2030 berfokus pada prediksi rivalitas dan kegunaan ganda (kepentingan sipil sekaligus militer) dari seluruh aktivitas di seluruh negara-negara ASEAN.