Menhan dan Satgas PKH Ambil Alih 1.699 Ha Lahan Tambang Ilegal di Kalteng

Di balik niat mulia pemerintah memberantas krisis gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), aroma kejanggalan justru menguar kuat dari garasi pengadaannya. Keputusan pemerintah memborong puluhan ribu unit motor listrik (Electric Vehicle/EV) mendadak menjadi bola liar di ruang publik, membenturkan antara logika operasional logistik dengan temuan-temuan yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan anggaran.

Kepanikan publik bermula dari angka fantastis yang beredar liar: pengadaan 70.000 unit motor listrik. Di tengah wacana pengetatan anggaran negara, isu ini langsung memicu sentimen negatif.

Belakangan, data tersebut diklarifikasi. Rencana pengadaan sebenarnya berada di kisaran 25.000 unit, dengan realisasi awal ditarik menjadi sebanyak 21.801 unit.

Namun, dalam praktik komunikasi kebijakan, klarifikasi yang datang terlambat sering kali gagal menghapus persepsi awal yang sudah terlanjur melekat di benak masyarakat.

Polemik kian memanas ketika menyinggung harga yang disebut menembus angka di atas Rp50 juta per unit. Publik sontak membandingkannya dengan motor konvensional yang jauh lebih murah. Hendro Sutono, pengamat Energi Baru Terbarukan (EBT) sekaligus pegiat KOSMIK Indonesia, mengapresiasi langkah pemerintah beralih ke kendaraan listrik.

Ia memaparkan bahwa MBG adalah sebuah sistem distribusi logistik. Keberhasilannya bergantung pada ketepatan waktu pengantaran. “Radius kerja dapur MBG menjadi acuan, sehingga kendaraan harus optimal untuk rute pendek hingga menengah yang berulang," analisisnya.

Penggunaan molis memutus mimpi buruk rantai pasokan logistik di pelosok. Pengisian daya bisa dilakukan langsung di dapur MBG, mengeliminasi ketergantungan pada distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kerap tersendat.

Selain biaya energi yang jauh lebih murah, sistem penggerak molis yang minim komponen mekanis menjanjikan perawatan yang lebih ringan. Karakter torsi instan pada motor listrik juga menjadi keunggulan absolut untuk rute pendek dengan frekuensi berhenti (stop and go) yang tinggi saat membawa beban berat.

Menelanjangi Kejanggalan Emmo Mobility

Sayangnya, logika operasional yang brilian itu runtuh seketika ketika publik menyoroti siapa vendor di balik megaproyek ini. Badan Gizi Nasional (BGN) mengeksekusi pembelian melalui e-Katalog 6.0 yang disediakan oleh PT Yasa Artha Trimanunggal. Perusahaan ini hanya menjual dua model bermerek Emmo Mobility, yakni seri JVH Max yang dibanderol Rp 49.950.000 dan seri JVH GT seharga Rp 48.840.000.Dari sinilah sederet anomali terungkap. Pertama, Emmo Mobility ibarat jenama 'siluman'.

Profil perusahaan menyebutkan entitas ini baru didirikan pada tahun 2025. Brosur spesifikasi kedua motor tersebut bahkan baru diunggah ke situs web mereka pada 18 Februari 2026.

Alamat kantor yang dicantumkan ternyata merujuk pada kantor perusahaan motor listrik lain, yakni PT Kaisar Motorindo Industri. Klaim bombastis bahwa mereka telah membangun 50 dealer resmi di berbagai kota di Indonesia pun menguap; penelusuran digital di Google Maps tidak menemukan satu pun titik dealer Emmo Mobility.

Kejanggalan kronologis juga ditemukan pada urutan administratif. Berdasarkan dokumen Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bernomor kode 01K7H947T92XHCTQ270JBQYKZ6, proses pembelian motor diperkirakan sudah selesai dieksekusi pada 14 Oktober 2025.

Sangat ironis, penelusuran data menunjukkan bahwa hak paten desain industri untuk motor ini justru baru didaftarkan ke negara tiga hari kemudian, yakni pada 17 Oktober 2025.

Metode belanja negara ini tak luput dari bidikan tajam Center for Budget Analysis (CBA). Mereka menyoroti penggunaan sistem e-purchasing—cara kementerian membeli barang langsung lewat katalog daring tanpa melalui lelang atau tender terbuka. Meski sah secara hukum demi asas kecepatan dan simplifikasi, metode ini menutup ruang kompetisi yang adil.

Penunjukan satu vendor yang rekam jejaknya patut dipertanyakan ini menjadi ironi yang menyedihkan.