Korea Selatan dan Indonesia: Mitra Strategis Khusus untuk Masa Depan Berkelanjutan

Jisun SongAssociate Professor, Korea National Diplomatic Academy

SEJAK membentuk kemitraan strategis bilateral pada tahun 2006, Republik Korea (Korea Selatan/Korsel) dan Indonesia telah memperkuat hubungan bilateral yang didasarkan pada saling percaya dan saling menghormati. Pada tahun 2017, kedua negara meningkatkan hubungan tersebut menjadi Kemitraan Strategis Khusus, yang membuka jalan bagi kerja sama yang lebih mendalam di bidang ekonomi, pertahanan, budaya, serta pertukaran antar masyarakat.

Namun demikian, sejarah kerja sama Korsel dan Indonesia sebenarnya telah berlangsung jauh lebih lama, terutama dalam bidang kerja sama pembangunan. Indonesia telah menjadi mitra penting dalam kerja sama pembangunan Korsel, khususnya dalam bantuan pembangunan resmi atau Official Development Assistance (ODA).

Menurut OECD, Korsel mulai memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia sejak tahun 1987 dan sejak 2011 Indonesia dipilih sebagai salah satu negara mitra prioritas ODA Korsel, di mana sebagian besar bantuan bilateral Korsel difokuskan.

Anggaran ODA Korsel untuk Indonesia mencerminkan semakin eratnya hubungan kedua negara, meningkat lebih dari 280 kali lipat dari USD632.572 pada tahun 1987 menjadi lebih dari USD181 juta pada tahun 2023. Akibatnya, Indonesia menjadi penerima bantuan terbesar kedua dari Korsel, sementara Korsel menjadi donor terbesar kelima bagi Indonesia pada tahun 2023. Selain peningkatan jumlah, kualitas bantuan juga menjadi semakin maju dari waktu ke waktu. Berdasarkan prinsip kerja sama pembangunan yang efektif, proyek-proyek ODA disesuaikan dengan prioritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang dan menengah sekaligus mempertimbangkan keunggulan komparatif Korsel.

Dalam lima tahun terakhir, Korsel secara khusus memprioritaskan bantuan di sektor transportasi, administrasi publik, perlindungan lingkungan, serta WASH (air, sanitasi, dan kebersihan) guna menghasilkan dampak pembangunan yang lebih optimal.

Namun demikian, kemitraan kerja sama pembangunan antara Korsel dan Indonesia tidak seharusnya terbatas pada hubungan tradisional donor-penerima. Kedua negara perlu mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk membangun kemakmuran berkelanjutan di kawasan. Hal ini semakin relevan mengingat meningkatnya peran Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional, termasuk sebagai negara donor.

Misalnya, Indonesia mulai melaksanakan proyek kerja sama teknis sejak tahun 1981, mengadopsi Jakarta Commitment: Aid for Development Effectiveness – Indonesia Roadmap to 2014 pada tahun 2009, serta mendirikan lembaga bantuan bilateral Indonesian AID pada tahun 2019. Dengan dukungan kelembagaan tersebut, Indonesia kini menjadi salah satu penggerak utama kerja sama Selatan-Selatan dan kerja sama trilateral.

Selain itu, Indonesia secara aktif mendorong agenda pembangunan di berbagai forum internasional. Khususnya saat memegang Presidensi G20 pada tahun 2022, Indonesia menekankan pentingnya kemitraan global yang efektif guna memastikan “tidak ada satu pun yang tertinggal”. Dokumen hasil presidensi mencakup berbagai isu mulai dari ketahanan pangan, iklim, kesehatan, hingga transformasi digital, serta menegaskan komitmen kuat terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Indonesia juga memimpin adopsi Prinsip G20 untuk Meningkatkan Pembiayaan Campuran (Blended Finance) serta Roadmap G20 untuk Pemulihan dan Ketahanan yang Lebih Kuat bagi negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara kepulauan kecil.

Komitmen kuat terhadap masa depan berkelanjutan tersebut membuka ruang besar bagi kemitraan Korsel dan Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional. Korsel perlu semakin memperkuat kemitraan di berbagai tingkat dan sektor bersama Indonesia menjelang KTT yang akan datang pada April 2026.

Pertama, Korsel perlu melanjutkan, meningkatkan skala, dan merancang proyek bantuan luar negeri yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan Indonesia saat ini maupun di masa depan. Pada saat yang sama, kedua negara dapat menjajaki proyek baru di bidang kecerdasan buatan dan budaya, yang menjadi sektor prioritas baru dalam strategi ODA Korea periode 2026–2030.

Kedua, kedua negara perlu membahas proyek kerja sama trilateral untuk mengatasi tantangan regional dan global. Korsel dan Indonesia sama-sama memiliki kepentingan untuk memperkuat peran sebagai donor serta berkomitmen memperluas kerja sama trilateral. Kementerian luar negeri kedua negara bahkan telah menandatangani nota kesepahaman mengenai kerja sama trilateral pada tahun 2021.

Pada tingkat proyek, Korea International Cooperation Agency (KOICA) telah melaksanakan dua proyek kerja sama trilateral bersama Indonesia di bidang administrasi publik dan energi terbarukan untuk Timor-Leste. Dengan memanfaatkan mekanisme kelembagaan dan pengalaman tersebut, kerja sama trilateral Korsel–Indonesia dapat mempercepat pencapaian SDGs pada tahun 2030.Terakhir, Korsel dan Indonesia perlu memperkuat kerja sama untuk mendorong agenda pembangunan di forum mini-lateral maupun multilateral yang sama-sama mereka ikuti. Kedua negara merupakan anggota penting G20 dan MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korsel, Türkiye, dan Australia).

Dengan Korsel yang akan memegang Presidensi G20 pada tahun 2028, kedua negara diharapkan dapat bersama-sama mendorong aksi nyata terhadap berbagai isu pembangunan melalui G20 dan Development Working Group (DWG). Melalui MIKTA, kedua negara juga dapat terus memimpin diskusi serta menemukan titik temu kerja sama dalam berbagai isu pembangunan.

Selain melalui PBB, Korea dan Indonesia juga perlu mencari bentuk kemitraan pembangunan baru di OECD, seiring harapan Indonesia untuk menjadi anggota organisasi tersebut pada tahun 2027.