Seluruh Warga Indonesia Bisa Dapatkan BPJS Gratis, Begini Hitungan PDIP
Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris memaparkan hitungan jika BPJS Kesehatan seluruh masyarakat Indonesia ditanggung oleh pemerintah. Pemaparan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dewas dan Dirut BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
"Bapak ibu saya ingin mengajak kita semua untuk membuka diri dan berdiskusi tentang suatu skenario lain, di luar pekerja formal, PNS, TNI dan Polri kepesertaan BPJS-nya ditanggung oleh negara. Bisa nggak? Bisa. Mampu gak? Menurut saya mampu," ujarnya dalam pemaparan.
Baca juga: PBI BPJS Tak Tepat Sasaran, 54 Juta Warga Miskin Tak Tercover
Ia memberikan perhitungan peserta BPJS saat ini diluar dari beberapa profesi yang sudah terdaftar atau ditanggung negara. "Saya coba buat hitung hitungannya. jumlah penduduk 280 juta, ada 38 juta pekerja formal, 28 juta PNS/TNI/Polri, 4,5 juta pensiunan PNS/TNI/Polri. sehingga jika dikurangi ada 216,5 juta," ujarnya.
Ia memaparkan, dengan penghitungan ini, Indonesia bisa mencapai 100 universal health coverage seperti yang dicita-citakan pemerintah."Jika 216,5 juta jiwa tersebut dikali 42.000 rupiah, berarti 9,07 T per bulan, dikali 12 (setahun) berarti 108,8 T per tahun. dengan demikian kita bisa mencapai UHC (Universal Health Coverage) 100 dan keaktifan peserta 100," ucapnya.'
Baca juga: PBI Nonaktif karena Tak Lagi Masuk DTSEN? Ini Cara Pengajuan Agar Terdaftar Kembali
Menurut Charles, hal tersebut hanya membutuhkan political will negara saja, mirip seperti yang dilakukan untuk program MBG. "Mampu gak? Mampu. Kemarin pak Menkeu sudah bilang bahwa uang kita banyak. sekarang tinggal membutuhkan political will negara. Hal tersebut sama seperti ketika pemerintah mencanangkan program MBG," ungkapnya.
Di akhir, Charles mencoba membuat penghitungan berdasarkan anggaran MBG saat ini. "Serapan anggaran MBG di tahun 2025, serapannya 81,6 dari 71 T. Andaikan angggaran yang dicanangkan pada 2026 ini sebesar 335 T serapannya misalnya 85 artinya yang tidak terserap 50 T. Nah, 50 T ditambakan 56 T yang sudah dianggarkan oleh PBI, ditotal jadi 106 T," tuturnya.
"Tinggal tambah sedikit, 100 warga negara indonesia sudah bisa dijamin kepesertaannya oleh BPJS Kesehatan" pungkasnya.
