Danantara, Moody's, dan Harga Kepastian

Perdana Wahyu SantosaProfesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute, dan CEO SAN Scientific

Ada jenis “berita ekonomi” yang tidak meledak seperti skandal, tapi efeknya seperti bocor halus pada lambung kapal: pelan, lalu tiba-tiba terasa berat. Reuters melaporkan bahwa keputusan Moody’s menurunkan outlook kredit Indonesia dari stable ke negative (rating tetap Baa2, masih investment grade) termasuk kategori itu. Alasannya bukan semata angka pertumbuhan, melainkan soal yang lebih licin: prediktabilitas kebijakan dan tata kelola.

Dalam narasi Moody’s, pembentukan badan investasi baru—Danantara—ikut menjadi sumber tanda tanya terutama terkait dengan dari mana pendanaannya, bagaimana tata kelolanya, dan apa prioritas investasinya. Ini bukan tuduhan serampangan. Ini bisa jadi sinyal: pasar global mulai alergi pada area abu-abu, apalagi ketika mandatnya besar.

Namun jangan buru-buru menyimpulkan “fundamental ekonomi Indonesia rapuh”. Data juga berkata lain. Ekonomi 2025 tumbuh 5,11 (tertinggi dalam tiga tahun), didorong konsumsi rumah tangga dan investasi. Bank Indonesia juga menegaskan stabilitas sistem keuangan dan likuiditas tetap terjaga; inflasi pun masih terkendali (sekitar 2,9) dalam kisaran sasaran. Jadi problemnya bukan otot ekonomi semata, melainkan “saraf koordinasi” kebijakan—bagaimana mesin besar ini dikemudikan dengan profesional.

Masalah Utama Apa?

1) Ketidakpastian kebijakan adalah “premi risiko”

Moody’s menyoroti pelemahan tata kelola dan menurunnya kepastian arah kebijakan. Di pasar, kalimat seperti itu diterjemahkan sederhana: biaya dana naik. Bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk BUMN besar, bank, dan obligasi jangka panjang—karena risiko negara mengalir ke risiko korporasi. Reuters mencatat tekanan pasar berlanjut: indeks saham melemah dan rupiah sempat menyentuh level terlemah sejak akhir Januari.

2) Danantara: mandat besar, kerangka belum “terbaca”

Moody’s menilai Danantara memunculkan ketidakpastian pendanaan dan tata kelola. Sebagian ringkasan pemberitaan menyebut mandat pengelolaan aset BUMN yang sangat besar (diestimasi >US$900 miliar, sekitar 60 PDB nominal 2025). Dalam dunia investor institusional, semakin besar mandat, semakin tinggi tuntutan: aturan main, pagar konflik kepentingan, standar pengungkapan, dan disiplin risiko.

3) Relasi Danantara–APBN: titik sensitif

Kekhawatiran yang sering muncul (dan ini yang perlu dipatahkan dengan desain kebijakan yang rapi) adalah: apakah Danantara akan menjadi “jalan pintas” pembiayaan ambisi pembangunan—misalnya dengan struktur yang membuat pasar menafsirkan beban fiskal terselubung? Di saat yang sama, wacana soal kerangka fiskal—termasuk pembicaraan mengenai batas defisit—ikut menambah persepsi ketidakpastian, meski pemerintah menegaskan komitmen pada disiplin fiskal.

Rekomendasi Strategik

1) “Bacaable governance”: bikin struktur yang mudah diaudit

Danantara perlu segera mempublikasikan kerangka tata kelola yang setara praktik sovereign investor: mandat investasi, batas risiko, kebijakan konflik kepentingan, proses pengadaan, dan pelaporan berkala—bukan sekadar press statement. Moody’s sendiri sejak awal menekankan bahwa implikasi kredit Danantara akan banyak ditentukan oleh tujuan kebijakan dan eksekusinya, terutama terhadap BUMN.

2) Pisahkan sumber dana, pisahkan risiko

Pasar butuh garis tebal: mana pembiayaan layanan publik lewat APBN, mana investasi komersial lewat Danantara. Jika ada penyertaan negara, tentu harus jelas bentuknya (equity/penugasan/ penjaminan), harganya, dan batas maksimalnya. Ini penting agar “risiko Danantara” tidak otomatis dibaca sebagai “risiko fiskal Indonesia”.

3) Kuatkan sinyal kredibel: disiplin fiskal dan independensi moneter

Moody’s menyinggung risiko pelebaran defisit dan isu yang menyentuh independensi kebijakan. Respons terbaik bukan debat, melainkan commitment device: aturan fiskal yang konsisten, komunikasi kebijakan yang rapi, dan bukti eksekusi. Bank Indonesia sudah memegang satu sisi narasi dengan menekankan stabilitas, inflasi yang terjaga, serta proyeksi transaksi berjalan yang rendah. Tinggal sisi fiskal dan tata kelola investasi institusional yang harus dibuat sama solidnya.

4) Validasi eksternal: audit, rating, dan pelaporan

Kabar baik ada juga yaitu Danantara Investment Management telah dinilai sebagai entitas terkait pemerintah oleh lembaga pemeringkat, dengan peringkat yang disejajarkan dengan sovereign dalam analisis Fitch. Ini bisa jadi jangkar kepercayaan—asal ditopang transparansi dan akuntabilitas nyata, bukan sekadar cap rating.

Penutup

Moody’s tidak sedang menyatakan ekonomi Indonesia lemah atau bermasalah; lembaga itu sedang mengingatkan bahwa ekonomi yang kuat bisa kehilangan momentum bila tata kelola kebijakan membuat investor menebak-nebak. Di sisi fundamental, Indonesia punya modal: pertumbuhan 2025 menguat, inflasi terkendali, stabilitas sistem keuangan dijaga bank sentral.

Maka PR-nya jelas: mengubah Danantara dari gagasan besar menjadi institusi yang “terbaca”, terukur, dan terawasi. Bila itu dilakukan—dengan disiplin fiskal yang tidak berubah-ubah—narasi pasar akan berbalik: dari “ketidakpastian pendanaan dan tata kelola” menjadi “inovasi kelembagaan yang memperdalam investasi nasional”. Dan itulah cara paling elegan untuk menjaga kredibilitas makroekonomi: bukan dengan menyangkal kekhawatiran, melainkan dengan mempersempit ruang abu-abu sampai habis.