Pajak Membangun Jakarta Jadi Kota Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan

Pajak berperan penting dalam upaya pembangunan nasional dan daerah. Bagi Provinsi DKI Jakarta pajak merupakan pilar utama dalam membangun kota yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengungkapkan, berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga perlindungan sosial, tidak lepas dari kontribusi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Pajak sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta berasal dari sektor perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut berbagai jenis pajak daerah. Di Jakarta, jenis pajak tersebut antara lain:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)- Pajak Rokok- Pajak Reklame- Pajak Alat Berat- Pajak Air Tanah

Morris Danny mengatakan, dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2024, total target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp72,44 triliun, dengan kontribusi dari pajak daerah mencapai Rp52,39 triliun, lebih dari 70 persen dari total pendapatan.

Membiayai Infrastruktur Perkotaan

Ia juga menuturkan bahwa dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis, antara lain:- Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan flyover untuk mengurangi kemacetan- Pengembangan transportasi massal seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan TransJakarta- Revitalisasi trotoar untuk mendukung mobilitas pejalan kaki

“Infrastruktur ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan kota yang nyaman, modern, dan terintegrasi,” ujarnya.

Peningkatan Layanan Publik

Pajak juga menopang kualitas layanan publik yang menyentuh langsung kehidupan warga, meliputi:

- Pendidikan: Pembangunan dan renovasi sekolah negeri, penyediaan Kartu Jakarta Pintar (KJP), serta peningkatan kualitas guru dan sarana belajar

- Kesehatan: Penyediaan fasilitas RSUD dan Puskesmas, serta pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS)

- Administrasi kependudukan: Digitalisasi layanan seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga- Pengelolaan sampah dan kebersihan: Termasuk pengoperasian TPST Bantargebang dan program pengurangan sampah dari sumber

Perlindungan Sosial dan Pemerataan Ekonomi

Morris Danny mengungkapkan, pendapatan pajak turut digunakan untuk menjalankan berbagai program perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah, antara lain:

- Bantuan Sosial Tunai (BST)- Kartu Lansia Jakarta (KLJ)- Kartu Disabilitas Jakarta (KDJ)- Bantuan biaya sewa rusun- Subsidi pangan murah melalui JakGrosir

“Kehadiran program ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI dalam menekan ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan warga,” tuturnya.

Pengendalian Banjir dan Kelestarian Lingkungan

Sebagai kota besar dengan risiko banjir tinggi, Morris Danny juga mengatakan bahwa Jakarta mengalokasikan anggaran dari pajak untuk berbagai proyek pengendalian banjir, seperti:- Normalisasi dan naturalisasi sungai- Pembangunan waduk dan sistem drainase- Pengadaan alat berat dan pompa air

“Selain itu, dana pajak juga digunakan untuk pengadaan ruang terbuka hijau (RTH), pengelolaan air limbah, serta program penghijauan untuk menciptakan kota yang lebih sehat dan lestari,” ucapnya.

Transformasi Digital Pelayanan Pajak

Pemprov DKI Jakarta terus mendorong digitalisasi sistem perpajakan daerah melalui platform seperti e-Trapt dan Pajak Online. Sistem ini mempermudah proses pembayaran, pelaporan, serta pemantauan pajak bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Infrastruktur digital yang dibangun dari dana pajak ini bertujuan mewujudkan birokrasi yang transparan, efisien, dan akuntabel,” kata Morris Danny.

Dukungan terhadap Dunia Usaha dan UMKM

Pajak juga berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), antara lain melalui:- Insentif pajak untuk sektor tertentu- Program pelatihan dan pendampingan wirausaha- Peningkatan infrastruktur pasar tradisional dan sentra UMKM

Menurut Morris Danny, dengan membayar pajak, pelaku usaha turut menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat, produktif, dan kompetitif.

Peran Strategis Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Membayar pajak tepat waktu bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap kemajuan bersama. Kesadaran pajak yang tinggi akan memperkuat fondasi kota Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berkelanjutan.

Pajak Membangun Jakarta, Kita Semua Terlibat

Setiap rupiah dari pajak memiliki arti besar dalam membangun Jakarta yang tangguh, maju, dan sejahtera. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta mengajak seluruh warga untuk terus mendukung budaya sadar pajak.

“Melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel, pajak akan terus menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkeadilan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan generasi mendatang,” ucap Morris Danny.