Kasus Kuota Haji, KPK Minta Keterangan Kepala BPKH Fadlul Imansyah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Fadlul Imansyah mengaku sudah memberikan informasi yang dibutuhkan.

"Hari ini kami memberikan keterangan dan informasi sebagai warga negara dan tentu saja perwakilan dari badan pemerintah terkait dengan beberapa hal yang diminta KPK," kata Fadlul seusai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (8/7/2025).

Selama proses tersebut, ia mengaku menjawab secara gamblang pertanyaan penyelidik sebagaimana pengetahuannya. Ia pun menegaskan, telah memberikan informasi kepada KPK.

Baca Juga: KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, DPR: Sudah Benar

"Mudah-mudahan ini bagian dari bentuk komitmen kami, BPKH untuk bisa tetap ikut menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada," ujarnya. Saat ditanya perihal perkara apa dirinya diperiksa, ia enggan menjawab. Menurutnya, hal tersebut wewenang dari Lembaga Antirasuah. "Silakan nanti ditanyakan langsung sama tim KPK ya," ucapnya.

Terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi pemeriksaan yang bersangkutan terkait penyelidikan perkara kuota haji. "Benar, dimintai keterangan terkait perkara kuota haji," kata Budi.

Dalam penyelidikan kasus tersebut, KPK juga memeriksa Ustaz Khalid Basalamah pada Senin (23/6/2025). Seusai pemeriksaan, Khalid Basalamah menegaskan dirinya mendatangi Gedung Merah Putih KPK bukan sebagai tersangka.

Menurutnya, ia memenuhi undangan tim penyelidik Lembaga Antirasuah lantaran hal itu merupakan kewajibannya sebagai warga negara yang patuh terhadap pemerintah. "Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka," kata Khalid dalam video yang termuat di akun @sahabatkhb, Kamis (26/6/2025).