AS Akan Mulai Cabut Visa Mahasiswa China, Pendukung Trump Desak Putri Xi Jinping Diusir
Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengumumkan bahwa pemerintah akan mulai mencabut visa mahasiwa China. Pendukung Presiden Donald Trump menyambut pengumuman itu dengan mendesak pengusiran putri Presiden China Xi Jinping yang dilaporkan sedang kuliah di Universitas Harvard.
"AS akan mulai mencabut visa mahasiswa China, termasuk mereka yang memiliki hubungan dengan Partai Komunis China atau belajar di bidang-bidang penting," tulis Rubio di X, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (29/5/2025).
Dalam sebuah pernyataan, Rubio mengatakan departemennya juga akan merevisi kriteria visa untuk meningkatkan pengawasan semua aplikasi visa mendatang dari China dan Hong Kong.
Baca Juga: 87 Mahasiswa Indonesia Terancam Diusir dari Universitas Harvard, Ini Respons Kemlu
Kedutaan Besar China di Washington belum bersedia berkomentar atas pengumuman Menlu Rubio.China memiliki jumlah mahasiswa internasional tertinggi kedua yang menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat pada tahun 2023/2024 dengan 277.398 mahasiswa, menurut Institute of International Education.
Pada hari Selasa, Departemen Luar Negeri AS dilaporkan telah menghentikan penunjukan baru untuk pelamar visa pelajar dan pengunjung pertukaran.
Pemerintahan Trump juga telah memperluas pemeriksaan media sosial terhadap mahasiswa asing serta berupaya meningkatkan deportasi dan mencabut visa pelajar sebagai bagian dari upaya luasnya untuk memenuhi agenda imigrasi garis kerasnya.
Putri Presiden China Xi Jinping, Xi Mingze, selalu menghindari sorotan publik. Namun, beberapa media China sebelumnya melaporkan bahwa dia kuliah di Universitas Harvard dengan nama samaran beberapa tahun lalu.
Laura Loomer, seorang pendukung Trump dan aktivis sayap kanan Make America Great Again (MAGA), menyambut langkah pemerintah AS dengan mendesak pengusiran putri Xi Jinping. "Ayo! Deportasi Putri Xi Jinping! Dia tinggal di Massachusetts dan kuliah di Harvard!" tulisnya di X.“Sumber-sumber mengatakan kepada saya bahwa pengawal PLA [Tentara Pembebasan Rakyat dari CCP [Partai Komunis China] menyediakan keamanan pribadi untuknya di tanah AS di Massachusetts!” imbuh Loomer.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Donald Trump melarang Universitas Harvard menerima mahasiswa asing, terutama asal China. Namun universitas elite itu menentang dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan larangan Trump.
Keputusan pengadilan belum keluar, namun kebijakan Trump tersebut telah memicu kecemasan di antara mahasiswa internasional di Universitas Harvard.
Kebijakan Trump juga dapat menyebabkan sekitar 87 mahasiswa asal Indonesia diusir dari Universitas Harvard. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia telah angkat bicara terkait masalah ini.
Kemlu menyatakan pihaknya terus memantau dari dekat perkembangan kebijakan imigrasi Amerika, termasuk pelarangan terhadap Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing. "Kebijakan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian bagi nasib mahasiswa internasional dari berbagai negara yang studi di Universitas Harvard, termasuk 87 mahasiswa asal Indonesia," kata Kemlu dalam sebuah pernyataan, Selasa lalu.
"Sembari menunggu proses gugatan hukum oleh Universitas Harvard, Perwakilan RI di Amerika Serikat telah menjalin komunikasi intensif dengan mahasiswa Indonesia di Universitas Harvard dan mengimbau mereka untuk tetap tenang," papar Kemlu.
"Perwakilan RI di AS siap memberikan bantuan kekonsuleran terhadap mahasiswa Indonesia yang terdampak," imbuh Kemlu.
Menurut Kemlu, Pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan keprihatinan terhadap masalah ini kepada Pemerintah AS dan berharap terdapat solusi yang tidak merugikan nasib mahasiswa Indonesia di Universitas Harvard.
