Gebrakan Efisiensi Anggaran Prabowo-Gibran, Jantung Ekonomi Kerakyatan

Dr. Endang Tirtana, M.Si. Peneliti senior di Maarif Institute

GEBRAKAN pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pemerintahan salah satunya mewujudkan efisiensi anggaran. Pada 22 Januari 2025 dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang memerintahkan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memangkas anggaran dengan target fantastis, mencapai Rp306 triliun atau sekitar 8 dari total APBN 2025.

Dalam beleid tersebut, instansi pemerintah pusat diharuskan mengidentifikasi pos-pos belanja yang perlu diefisienkan, menyasar antara lain belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan pengadaan peralatan dan mesin. Khusus untuk belanja pegawai dan bantuan sosial dikecualikan dari langkah efisiensi anggaran.

Sementara itu, pemerintah daerah harus membatasi belanja kegiatan seremonial, publikasi, dan kegiatan seperti kajian, studi banding, seminar, dan focus group discussion. Selain itu mengurangi perjalanan dinas hingga 50, jumlah dan honorarium tim, dan belanja yang bersifat pendukung atau tidak memiliki output yang terukur, serta selektif dalam memberikan hibah langsung.

Tekad Prabowo Membenahi Kebocoran Anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran bukan dilakukan secara ujug-ujug. Sejak awal saat dilantik sebagai presiden, Prabowo menyinggung soal banyaknya kebocoran anggaran sebagai salah satu masalah utama yang membayangi Indonesia. Di sisi lain, sebagian rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan, anak-anak berangkat sekolah tanpa sarapan, dan sekolah-sekolah yang tidak terurus.

Hal tersebut diulang kembali pada sidang kabinet paripurna yang pertama, dengan menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Prabowo meminta para menteri untuk meninjau kembali alokasi APBN dan mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial atau studi banding ke luar negeri. Semua diminta fokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Arahan yang sama disampaikan kepada ribuan kepala daerah dan pimpinan instansi vertikal dalam rapat koordinasi (rakornas) pusat-daerah. Dari laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terungkap total belanja Pemda yang tidak efisien mencapai Rp141,33 triliun pada 2023. Prabowo menyayangkan hilangnya potensi negara yang besar akibat inefisiensi tersebut.

Meskipun tersisa kurang dari dua bulan lagi menuju akhir tahun, arahan Prabowo segera diturunkan dalam bentuk surat edaran dari Menteri Keuangan agar kementerian dan lembaga memangkas belanja perjalanan dinas minimal 50 dari sisa pagu tahun anggaran 2024. Prabowo juga terus mendorong Sri Mulyani untuk menelusuri item-item belanja non-prioritas yang bisa diefisienkan.

Prabowo lalu membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) yang bertugas meningkatkan pengawasan pembangunan dan ketepatan penggunaan anggaran. BPPIK menemukan pemborosan berupa kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, konsultan, dan studi kelayakan, jika dihemat bisa disalurkan untuk program yang berdampak langsung pada rakyat.

Dari Rp256,1 triliun anggaran kementerian dan lembaga yang dipangkas lewat Inpres, Sri Mulyani merinci 16 item belanja di mana belanja alat tulis kantor (ATK) menjadi paling besar terkena efisiensi, mencapai 90 dari anggaran awal. Sebelumnya diketahui total belanja ATK saja dari seluruh kementerian dan lembaga nilainya menembus Rp44,4 triliun.

Ihwal kebocoran anggaran, Bappenas mengakui angkanya lebih dari 30 dan sudah berlangsung selama 30 tahun. Ayahanda Prabowo yang juga begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo pernah menghitung tingkat kebocoran anggaran pembangunan di Indonesia pada 1993 mencapai 30, dengan melihat tingginya besaran incremental capital output ratio (ICOR).

Pada kampanye Pilpres 2014 dan 2019 Prabowo berkali-kali menggaungkan soal besarnya kebocoran anggaran negara yang nilainya berkisar Rp1.000 triliun. Di antaranya adalah kebocoran pada sisi APBN hingga 25, berupa penggelembungan (mark-up) pada berbagai proyek. Selebihnya dalam bentuk hilangnya potensi penerimaan pajak dan subsidi energi yang terus membengkak.

Efisiensi Demi Anggaran Berkualitas dan Program Prioritas

Menindaklanjuti Inpres tetang target efisiensi, kementerian dan lembaga kemudian melakukan rekonstruksi anggaran atau perombakan target tersebut dan membahasnya untuk pendalaman bersama mitra DPR pada masing-masing komisi. Hasilnya, DPR menyetujui perubahan target efisiensi APBN 2025 menjadi Rp308 triliun.

Pada pidato HUT ke-17 Gerindra, Prabowo memunculkan target baru efisiensi yang bisa mencapai Rp750 triliun dan berjalan dalam tiga putaran. Putaran pertama sebanyak Rp300 triliun berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), yaitu bagian anggaran yang tidak masuk dalam anggaran kementerian dan lembaga atau menjadi kewenangan Menteri Keuangan.

Target efisiensi Rp308 triliun merupakan putaran kedua, di mana penyisiran anggaran dilakukan hingga satuan 9 atau item belanja paling rinci. Dari hasil penghematan putaran kedua tersebut, sebanyak Rp58 triliun akan dikembalikan kepada 17 kementerian dan lembaga, sehingga sisanya menjadi Rp250 triliun.

Putaran ketiga nanti menyasar dividen BUMN yang ditargetkan mencapai Rp300 triliun, di mana Rp100 triliun dikembalikan kepada BUMN sebagai penyertaan modal negara (PMN) dan sisanya Rp200 triliun digunakan untuk negara. Total dari ketiga putaran efisiensi, pemerintah bisa menghemat anggaran senilai Rp750 triliun sepanjang tahun 2025.

Dari hasil penghematan tersebut, Prabowo berencana menggunakan sebagian untuk program prioritas makan bergizi gratis (MBG). Sisanya akan diinvestasikan melalui BPI Danantara yang baru saja dibentuk untuk mendanai proyek-proyek nasional khususnya industrialisasi dan hilirisasi yang berdampak tinggi kepada masyarakat.

Selain menambal program-program unggulan Prabowo, efisiensi yang dilakukan pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan prinsip belanja negara yang berkualitas (spending better). Efisiensi anggaran yang dimulai tahun ini akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dan diharapkan bisa membangun budaya baru dalam kerja-kerja birokrasi.

Sebagai catatan, Presiden Jokowi pernah mengeluarkan Inpres No. 4 dan No. 8 tahun 2016 tentang langkah penghematan belanja kementerian dan lembaga melalui mekanisme blokir mandiri. Target pemangkasan saat itu awalnya hanya sebesar Rp50 triliun, kemudian naik sedikit menjadi Rp64,7 triliun dalam APBN Perubahan 2016.

Semasa pandemi Covid-19 dan demi pemulihan ekonomi nasional, Jokowi juga melakukan refocusing anggaran dengan mekanisme automatic adjustment, atau pemblokiran anggaran pada awal tahun. Ketika baru awal terpilih sebagai presiden, Jokowi memangkas subsidi BBM besar-besaran dan merealokasi anggarannya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.

Demikian pula dengan pemerintahan sebelum-sebelumnya, seperti Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan penghematan anggaran dengan prioritas yang berbeda-beda. Pada tingkat lokal, gebrakan kader-kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta dalam menyisir banyaknya kejanggalan anggaran era Gubernur Anies Baswedan menjadi fenomenal.

Respons Publik dan Salah Kaprah soal Efisiensi

Sebagai upaya terobosan, kebijakan efisiensi anggaran mengundang beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Pasca-terbitnya Inpres, sejumlah kementerian dan lembaga serta instansi Pemda mulai mengencangkan ikat pinggang. Kantor-kantor mengurangi penggunaan listrik dan pendingin ruangan, serta mendorong pegawai bekerja dari luar kantor (work from anywhere).

Kekhawatiran muncul terhadap dampak efisiensi anggaran, dari kabar dirumahkannya kontributor TVRI dan RRI maupun pegawai honorer di daerah, terancamnya mitigasi bencana karena berkurangnya pemeliharaan alat-alat untuk early warning system, hingga tertekannya usaha perhotelan yang banyak mengandalkan pangsa pasar pemerintah.

Efisiensi juga disebut-sebut berdampak pada dibatalkannya beasiswa, KIP kuliah, dan pemotongan dana riset, bahkan kemungkinan naiknya uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri. Beredarnya materi presentasi soal dikorbankannya sektor pendidikan dan kesehatan hanya menjadi pendukung bagi program prioritas seperti MBG dan 3 juta rumah rakyat memicu keresahan publik.

Reaksi paling keras muncul dalam bentuk demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang mengangkat tagar #IndonesiaGelap pada 17-21 Februari 2025 di Jakarta, dan terus berlangsung di sejumlah kota. Salah satu tuntutan yang digaungkan para pendemo adalah penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dituding menyasar sektor pendidikan dan layanan publik lainnya.

Banyaknya salah kaprah soal efisiensi anggaran menunjukkan perlunya perbaikan dalam komunikasi publik oleh pemerintah. Dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas melalui telepon pada 10-13 Februari 2025, sebanyak 68,8 responden merasa kebijakan baru pemerintah seperti soal kenaikan PPN 12, pembatasan distribusi elpiji 3kg, dan efisiensi anggaran tidak tersosialisasikan dengan baik.

Polemik dan penolakan yang muncul dari publik di antaranya karena kebijakan tersebut tanpa adanya kajian yang mendalam berdasarkan data (19,9), dilakukan terburu-buru (16,7), dan tidak melibatkan partisipasi publik (12,7). Separuh responden (49,3) meyakini komunikasi publik berpengaruh terhadap citra dan kinerja pemerintah, bahkan 38,0 menilai sangat berpengaruh.

Di sisi lain publik secara luas sebetulnya mendukung kebijakan efisiensi anggaran dengan harapan dapat mengurangi kebocoran uang rakyat (24,4) dan belanja pemerintah yang tidak produktif (22,5). Selain itu 24,6 responden menerima kebijakan efisiensi agar tidak menambah beban APBN akibat utang dan 27,1 setuju efisiensi agar pemerintah bisa fokus pada program prioritas.

Sementara itu media-media internasional menganalogikan efisiensi anggaran Prabowo dengan kebijakan austerity yang memang kerap mendapatkan perlawanan publik. Pemerintah perlu lebih optimal lagi dalam menjelaskan kepada publik soal efisiensi anggaran dan manfaatnya, membuka prosesnya secara transparan, serta memastikan penggunaan anggaran betul-betul tepat sasaran.

Sudah terlalu lama bangsa kita terlena dan menormalisasikan pemborosan anggaran, seolah-olah tidak bisa diubah. Diet anggaran menjadi jurus ampuh pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memutus mata rantai kejumudan tersebut. Publik harus diyakinkan bahwa efisiensi ditujukan bagi program-program prioritas kerakyatan dan dirasakan dampaknya oleh rakyat.

Prabowo-Gibran ingin membangun birokrasi pemerintahan yang efisien, mulai dari menghemat anggaran yang tidak terlalu penting. Jika ingin melangkah menjadi negara maju, birokrasi yang bersih menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pembayar pajak maupun investasi. Setiap rupiah anggaran negara menjadi nyata terasa dan tepat sasaran ke dalam jantung ekonomi rakyat Indonesia Raya.