DPW hingga DPP PPP Kompak Jaga Soliditas Jelang Sidang MK dan Pilkada Serentak 2024
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menanti dimulainya persidangan sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan pemilu legislatif. Dari hasil putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Ka'bah memperoleh 3,87 hanya 0,13 di bawah ambang batas parlemen.
Juru Bicara Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono, Imam Priyono menegaskan Plt Ketum komitmen bersama jajaran pengurus harian DPP maupun DPW PPP menjaga soliditas jelang putusan MK. Termasuk bersiap menghadapi pilkada serentak yang akan digelar akhir tahun ini.
"Saya kira jelas ya, tidak ada suara sumbang di struktural PPP, terbukti halalbihalal seluruh DPW se-Indonesia yang digelar di Surabaya akhir pekan ini PPP solid jelang putusan MK dan bersiap hadapi pilkada" ujarnya, Minggu (28/4/2024).
Baca juga: Fokus Berjuang Masuk Parlemen, PPP Enggan Bicara Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
Perampok hingga Pemberontakan Ganggu Keamanan Kerajaan Pajang Pasca Sultan Hadiwijaya Wafat
Imam menambahkan Muhamad Mardiono di tengah masa kepemimpinan yang cukup singkat menjelang Pileg 2024, telah berhasil menahan tren penurunan perolehan suara yang terus berlangsung sejak era Reformasi.
"Dalam waktu relatif singkat yakni satu tahun menjelang pemilu legislatif Pak Mardiono mampu menahan tren penurunan suara hanya sebesar 0,65 atau setara 444.370 suara jauh lebih baik dibanding periode sebelumnya yang turun 2,01 atau setara 1.834.341 suara" kata Imam.
Baca juga: PPP Kumpul Bareng Petinggi Koalisi Prabowo, PDIP: Agar Rezim Tak Hilangkan Sejarah Partai Ka'bah
Di sisi lain, DPW PPP seluruh Indonesia bersama jajaran pengurus harian DPP PPP menggelar halalbihalal DPW se-Indonesia di Surabaya Jawa Timur sekaligus melakukan sosialisasi empat pilar MPR RI.
”Forum ini juga dimanfaatkan untuk konsolidasi internal jelang putusan MK seluruh jajaran DPW berkomitmen menjaga soliditas internal dan menghindari dinamika agar dapat meraih hasil optimal dan mencetak banyak pemimpin daerah baik gubernur maupun bupati dan wali kota dalam Pilkada 2024 tahun ini,” ucapnya.
