DPR Minta Pemerintah Waspadai Dampak Perang Israel dengan Iran

Pemerintah Indonesia diminta mewaspadai dampak perang antara Iran dengan Israel. Pasalnya, serangan Iran terhadap Israel berdampak terhadap kenaikan beberapa komoditas strategis global.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, terjadi kenaikan harga minyak dan kini audah menyentuh di level USD90,5 per barel dari posisi sebelumnya di harga USD89 per barel.

Menurut Said, Iran secara resmi menyatakan penghentian serangan ke Israel setelah menyerang secara langsung pada Sabtu, 13 April 2024. Namun demikian, Said belum bisa memastikan apakah perang antara Iran dan Israel akan berakhir.

Baca juga: Perang Timur Tengah Memanas, Menteri ESDM Akui Sulit Tahan Subsidi BBM Tidak Bengkak

"Kita berharap serangan ini berakhir, sehingga ketegangan di Timur Tengah mereda. Namun melihat kemungkinan tren yang ada, eskalasi geopolitik di Timur Tengah akan tetap membara," ujarnya Selasa, (16/4/2024).

Sejak pecah Revolusi1979, kata Said, Iran mengubah orientasi kebijakan luar negerinya terhadap Israel. Kedua negara terlibat perang proxy berlangsung sangat lama. Atas dasar itu, Said memperkirakan permusuhan kedua negara tidak akan segera berakhir dalam waktu dekat, dan setiap saat bisa terjadi konfrontasi lanjutan.

"Merespon situasi tersebut, saya meminta pemerintah proaktif melakukan langkah-langkah strategis, antara lain proaktif melakukan upaya diplomatik melalui lembaga lembaga internasional, baik di PBB, maupun OKI untuk mendorong gencatan senjata dari kedua negara," katanya.

Baca juga: Imbas Perang Iran-Israel, Pemerintah Canangkan Hemat Energi

Hal itu sejalan dengan upaya mencari upaya damai perang antara Israel dan Palestina. Termasuk mendorong PBB untuk lebih memiliki makna dalam upaya penciptaan perdamaian dunia. Upaya ini memang tidak mudah, sebab pembelaan Amerika Serikat dan Inggris yang begitu kuat kepada Israel.

Apalagi jika dilihat dari sisi keuntungan ekonomi, eskalasi di Timur Tengah mendongkrak harga minyak dunia dan menguntungkan kedua blok politik besar yakni Tiongkok dan Rusia versus Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Kanada yang sama sama produsen minyak bumi dan senjata besar di dunia.

"Pemerintah harus proaktif mengamankan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan di dalam negeri, sebab merujuk data 2023 kita bergantung dari impor minyak mentah dan hasil minyak rata rata 3,5 juta ton per bulan," ucapnya.

Jika perang masih berlanjut, kata Said, jalur suplai minyak bumi melalui Selat Hormuz akan terganggu. Apalagi Iran termasuk 10 negara terbesar dunia yang memproduksi minyak buminya hingga 3,45 juta barel per hari pada 2023. Dampak kenaikan harga minyak dunia akan menjadi beban besar bagi APBN.

"Pemerintah juga harus proaktif mempersiapkan APBN menghadapi tekanan eksternal imbas dari kenaikan harga minyak dan depresiasi dolar terhadap rupiah. Sebab setiap rupiah yang melemah sebesar Rp500 dan harga minyak naik USD10 per barel, maka anggaran subsidi atau kompensasi diproyeksi meningkat Rp100 triliun," kata Said.

Said menambahkan, APBN 2024 mematok rupiah di level Rp15.000 per USD dan ICP 82 USD per barel. Beberapa pengamat menyatakan harga minyak bumi bisa menyentuh USD120 per barel jika distribusi minyak bumi melalui Selat Hormuz terganggu, sebab jalur ini menjadi penopang 21 lalu lintas minyak bumi dunia.

"Pemerintah juga harus proaktif memastikan ketersediaan dolar bagi para importir komoditas strategis, seperti bahan pangan, dan minyak bumi, sekurang kurangnya enam bulan kedepan, untuk memastikan efektivitas lindung nilai," katanya.

Termasuk proaktif untuk mengembangkan skema pembayaran lebih variatif untuk menggantikan dolar dengan terus mengembangkan local currency settlement, terutama pada pembayaran komoditas strategis di sektor pangan dan energi.

"Proaktif memastikan kemampuan pemerintah untuk pembayaran Surat Berharga Negara (SBN) dan utang luar negeri yang berdenominasi dolar, mengingat tren adanya depresiasi rupiah dari dolar, dari batas rata rata yang ditetapkan di APBN 2024," tandasnya.