BI Rate Naik 6 Persen, Apindo Sebut Kinerja Keuangan Perusahaan Bakal Terkontraksi
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI-Rate menjadi 6 persen bakal memicu kontraksi pada kinerja keuangan perusahaan. Pengetatan kebijakan moneter tersebut diperkirakan langsung memperberat beban operasional serta menahan ruang ekspansi pelaku usaha.
Keputusan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dari 5,75 persen menjadi 6,00 persen itu diambil dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17–18 November 2026, seiring kenaikan Deposit Facility menjadi 5,25 persen dan Lending Facility menjadi 6,75 persen untuk memperkuat stabilitas rupiah dan menjaga inflasi 2026–2027 di sasaran 2,5±1 persen.
Merespons langkah bank sentral tersebut, Analis Kebijakan Ekonomi dan anggota Bidang Kebijakan Publik Apindo, Ajib Hamdani, menilai penyesuaian bunga acuan membawa tekanan langsung pada ekosistem pembiayaan industri.
“Sudah pasti akan menyebabkan kontraksi kepada industri karena likuiditas makin berkurang dan uang ditarik ke sektor finance, sehingga otomatis menekan daya beli serta demand,” kata Ajib saat ditemui selepas acara pelantikan Pengurus Pusat HIPMI, di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Meski memicu kontraksi, pihak Apindo, kata Ajib, memahami kondisi kebijakan moneter saat ini memang relatif tidak mudah karena harus ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi seperti halnya kebijakan fiskal yang telah mengucurkan banyak insentif.
Di sisi lain, cadangan devisa mulai tergerus dan nilai tukar rupiah berada dalam kondisi tidak ideal karena sudah melampaui Rp18.000 hingga Rp18.250 per dolar AS, padahal pemerintah memproyeksikannya di kisaran Rp16.800 sampai Rp17.200.
“Angka itu perlu ditopang kebijakan moneter agar ada uang masuk, jadi tingkat suku bunga acuan 6 persen bukan kebijakan yang ideal tetapi relatif realistis melihat tekanan nilai tukar rupiah dan devisa,” tuturnya.
Agar tekanan terhadap sektor riil tidak semakin dalam, Apindo berharap kenaikan suku bunga acuan tersebut diimbangi dengan berbagai insentif lain. Pemerintah dan otoritas terkait diminta tetap mengatur tingkat suku bunga kredit maupun suku bunga konsumen melalui regulasi yang baik supaya gejolaknya tidak langsung tertransmisikan ke daya beli masyarakat.
“Contohnya ketika tingkat suku bunga acuan naik, jangan sampai suku bunga kredit baik untuk investasi maupun konsumsi langsung ikut naik,” kata Ajib.
Dalam pengumuman resminya pada Rabu (18/11/2026), Gubernur BI Destry Damayanti sendiri memastikan pihaknya tetap memperkuat kebijakan makroprudensial longgar guna memacu penyaluran kredit ke sektor riil sembari menjaga stabilitas sistem keuangan. Pelaku usaha pun menantikan efektivitas langkah tersebut agar perbankan tidak terburu-buru membebani sektor bisnis dengan lonjakan biaya dana.
Ajib menambahkan kenaikan BI rate secara otomatis menekan perusahaan lewat penambahan beban biaya. Efek lanjutannya adalah mempengaruhi profitabilitas korporasi.
“Jangan sampai kenaikan ini langsung tertransmisikan ke beban cost of fund, baik itu buat investasi maupun buat konsumsi,” jelas Ajib.










