Kejar Mafia Alsintan, Mentan Amran Minta Polisi Hukum Pelaku Seberat-beratnya!
MAROS - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperluas perang terhadap mafia pangan dengan membidik praktik penyalahgunaan dan jual beli alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah. Mentan Amran meminta kepolisian menindak tegas para pelaku, termasuk melakukan penelusuran kembali traktor yang diselewengkan agar bantuan negara benar-benar sampai kepada petani yang berhak.
“Jangan merugikan petani. Ini adalah hibah dari pemerintah, tidak ada biayanya. Ini bantuan pemerintah untuk petani. Yang bermain-main harus dihukum seberat-beratnya. Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya, harus diberi efek jera,” kata Mentan Amran di Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11/2026).
Mentan Amran mengungkapkan bahwa praktik jual beli alsintan bantuan pemerintah ditemukan di sejumlah daerah. Di Sulawesi Selatan, terdapat sekitar 85 unit alat yang telah dikumpulkan untuk ditelusuri lebih lanjut. Dari jumlah tersebut, empat unit disebut tertangkap tangan dalam praktik jual beli. Pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap seluruh temuan tersebut untuk memastikan bentuk pelanggaran dan pihak-pihak yang terlibat.
Mentan Amran menegaskan bahwa bantuan yang berasal dari anggaran negara tidak boleh dikuasai, diperjualbelikan, atau dimanfaatkan untuk kepentingan di luar peruntukannya.
“Kami juga mendapat informasi ada di Takalar. Kami minta tarik traktor itu. Ada 85 unit yang sudah dikumpulkan. Tarik! Kalau ada yang bermain-main, dihukum juga. Ini tidak boleh. Ini pajak rakyat, dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Mentan Amran mengapresiasi dukungan aparat intelijen Kodam dan kepolisian dalam mengungkap dugaan praktik mafia alsintan tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum, baik di tingkat kepolisian resor maupun kepolisian daerah, mengusut dan menindak seluruh pihak yang terbukti terlibat.
Dia juga mengingatkan agar penegakan hukum tidak pandang bulu. Menurutnya, setiap pihak yang terbukti menyalahgunakan bantuan pemerintah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Kalau ada yang mengatakan ada kerabatnya menteri, memang saya keluarga semua dari Nabi Adam. Tidak ada kerabat-kerabatan. Kalau ada yang salah di sektor pertanian, tindak. Siapa pun yang bermain-main harus dihukum. Tidak boleh ada pengecualian,” tegasnya.
Mentan Amran menekankan bahwa pengawasan alsintan menjadi penting karena bantuan tersebut merupakan bagian dari investasi besar pemerintah untuk mengubah wajah pertanian nasional. Secara nasional, di tahun 2026 Kementan menyalurkan 4.277 unit traktor roda empat dan 10.011 unit traktor roda serta unit alsintan lainnya dengan anggaran mencapai triliunan rupiah. Seluruh fasilitas itu ditujukan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dan mempercepat modernisasi pertanian.
Melalui mekanisasi, petani diharapkan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pola pengolahan lahan secara tradisional. Penggunaan traktor dan peralatan pertanian modern dapat mempercepat pengolahan tanah, menekan biaya produksi, serta mempermudah pekerjaan petani.
“Tujuan alat dan mesin pertanian adalah supaya kita bertransformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Apa tujuannya? Ini menekan biaya produksi, mempermudah pengolahan, kemudian mempercepat pengolahan. Begitu turun musim hujan, langsung mengolah. Jadi petani dimanjakan. Itu perintah Bapak Presiden,” jelasnya.
Oleh karena itu, Mentan Amran menilai praktik memperjualbelikan bantuan alsintan bukan sekadar pelanggaran dalam distribusi barang, melainkan tindakan yang secara langsung menghambat upaya pemerintah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Bantuan yang seharusnya mempercepat pekerjaan dan menekan biaya usaha tani justru beralih menjadi komoditas untuk mencari keuntungan pihak tertentu.
Dia menegaskan, pemerintah tidak akan berhenti menindak penyimpangan di sektor pertanian. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari distribusi pupuk, perberasan, hingga bantuan alsintan. Secara nasional, Kementerian Pertanian telah menerima ratusan laporan dugaan pelanggaran yang mencakup berbagai persoalan di sektor pertanian, bukan hanya penyalahgunaan traktor.
“Laporan yang masuk seluruh Indonesia ada 271 yang melanggar. Tapi bukan traktor saja. Ada beras, ada pupuk, ada traktor. Siapa pun bermain-main, kita harus bersihkan. Kita harus sikat. Tidak boleh ada ruang mafia koruptor di sektor pertanian. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Ini vital. Sekali lagi, tidak boleh main-main di sektor pertanian,” pungkasnya.









