Atasi Konflik Papua, Paulus Waterpauw Dorong Berbasis Adat dan Pancasila
JAKARTA - Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw mendorong penyelesaian konflik di Papua melalui pendekatan dialog, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), serta penguatan nilai-nilai Pancasila dan kearifan adat. Ia pun berharap berbagai pengalaman, aspirasi, dan masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan penyusunan model resolusi konflik yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya Papua.
Hal itu mencuat dalam forum diskusi yang menjadi bagian dari penelitian disertasinya di Universitas Indonesia (UI) bertajuk “Resolusi Konflik Berbasis Pancasila di Tengah Polarisasi Media Sosial: Studi Kasus di Jayapura.
Menurut Paulus, penelitian tersebut diharapkan tidak berhenti pada kontribusi akademis, tetapi juga dapat menjadi amanah bagi masa depan Papua. Terutama dalam menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis bagi generasi Z serta generasi penerus.
Diskusi diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari Dewan Adat Papua, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hingga perwakilan paguyuban. Akademisi senior Papua dari Universitas Papua (UNIPA), Agus Sumule, turut hadir sebagai panelis.
Mereka menyoroti penyelesaian persoalan di Papua tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Diperlukan upaya membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui dialog serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
Selain itu, polarisasi di media sosial juga menjadi perhatian. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, ujaran kebencian, dan narasi provokatif dinilai berpotensi memperbesar perpecahan di tengah masyarakat.
Ketua Dewan Adat Tabi, Yulianus, juga menyoroti eratnya hubungan antara nilai Pancasila dan kehidupan adat masyarakat Papua. “Pancasila bagi saya itu adat,” kata Yulianus dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/11/2026).
Yulianus menjelaskan, nilai tersebut tercermin dalam tradisi penyelesaian persoalan melalui musyawarah di para-para adat. Selain itu, konsep satu tungku berisi tiga batu yang melambangkan adat, agama, dan pemerintah menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat.
Contoh lain mengenai kerukunan sosial disampaikan Alexander Napoh. Ia mengungkapkan praktik toleransi antarumat beragama yang diwujudkan melalui keterlibatan pemuda Kristen dalam membantu mengatur kendaraan ketika umat Islam melaksanakan Sholat Jumat.
Praktik tersebut menjadi gambaran bahwa persaudaraan dan toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Paulus menyampaikan apresiasi kepada sejumlah tokoh yang memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut, di antaranya Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai, Yanni, Ali Hamdan Bogra, dan Ribka Haluk, serta semua pihak.
Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan, menjamin kebebasan masyarakat dalam menjalankan ibadah, serta membangun semangat saling membantu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila.
“Terima kasih, sedulurku. Tetap semangat dan terus berkarya,” pungkasnya.










