Presiden Mongolia Mengundurkan Diri Gara-Gara Tuduhan Korupsi
ULAN BATOR — Presiden Mongolia Ukhnaa Khurelsukh telah mengumumkan akan mengundurkan diri di tengah tuduhan korupsi. Ia menyatakan akan menjalani penyelidikan untuk membersihkan namanya.
Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita negara Montsame pada Selasa (17/11/2026), Khurelsukh mengatakan bahwa pihak oposisi, Partai Demokrat, telah mengaitkannya dengan "kejahatan serius" dan menuntut agar ia melepaskan jabatannya.
"Partai Demokrat menyatakan bahwa saya harus mundur dari jabatan saya agar kebenaran dapat terungkap. Saya setuju dengan hal ini. Oleh karena itu, saya akan menyerahkan tugas saya sebagai Presiden Mongolia. Saya akan menjalani penyelidikan dan memulihkan kehormatan saya," ujarnya, sebagaimana dilansir AP.
Khurelsukh mengatakan bahwa selama lebih dari sebulan ia telah menghadapi serangan yang bersifat memfitnah dan menghina. Ia menambahkan bahwa serangan terhadap presiden sama dengan serangan terhadap "reputasi rakyat".
Pengumuman ini disampaikan sehari setelah Partai Demokrat menuduh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Khurelsukh, melakukan korupsi dan menyerukan diadakannya penyelidikan.
Proyek Jalur Kereta Api Disorot
Mantan Wali Kota Ulan Bator Nyambaatar Khishgee menuduh Khurelsukh menerima dana sebesar USD25 juta yang berkaitan dengan proyek jalur kereta api Tavantolgoi-Gashuunsukhait, demikian dilaporkan AP.
Tuduhan tersebut menyangkut kontrak yang diberikan kepada Bodi International tanpa melalui tender kompetitif pada tahun 2019, saat Khurelsukh menjabat sebagai perdana menteri. Baik Khurelsukh maupun perusahaan tersebut membantah adanya pelanggaran.
"Saya adalah seseorang yang tidak pernah mencuri dari rakyat ataupun negara selama masa jabatan saya sebagai presiden," ujar Khurelsukh dalam sebuah konferensi pers.
"Saya tidak pernah berbohong atau mencuri. Saya tidak pernah menipu siapa pun," tambahnya.
Gejolak Politik
Mongolia telah menghadapi gejolak politik dan pertikaian internal selama berbulan-bulan di dalam partai yang berkuasa, Partai Rakyat Mongolia (MPP).
Pada bulan Maret, para anggota parlemen menunjuk perdana menteri ketiga dalam kurun waktu kurang dari setahun, menyusul aksi protes antikorupsi yang berlangsung selama berminggu-minggu.
Ribuan kaum muda berunjuk rasa di Ulan Bator untuk memprotes kalangan elite kaya serta apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan yang meluas.
Berdasarkan hukum Mongolia, Ketua Parlemen Sandag Byambatsogt dari MPP akan mengambil alih tugas-tugas kepresidenan, dan pemilihan presiden harus diselenggarakan dalam waktu empat bulan.









