Polri Naikkan Kasus Dugaan Makar Terkait Penyadapan Listyo Sigit Cs ke Penyidikan
JAKARTA - Polri menyatakan bahwa kasus dugaan makar terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh Listyo Sigit Cs telah dinaikkan menjadi tahap penyidikan.
"Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Peningkatan penyelidikan ke tahap penyidikan ini disinyalir Bareskrim Polri telah menemukan dugaan pidana makar terkait penyadapan Presiden tersebut.
Lebih dalam, Isir menjelaskan, penyidik saat ini juga masih mendalami apakah ada end user selain eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menerima hasil penyadapan tersebut.
"Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim," ujar Isir.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.









