MKTak Terima Gugatan Syarat Ijazah SMA Capres-Cawapres

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materiil Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait syarat bukti ijazah calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang.

“Meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan-permohonan a quo, namun oleh karena permohonan para Pemohon adalah tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon,” ujar Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam sidang putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis 12 November 2026.

Daniel menjelaskan, Pemohon tidak hadir dalam sidang pendahuluan yang beragendakan mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. Akibatnya, MK tidak mengesahkan alat bukti yang telah dilampirkan karena tidak dapat mengonfirmasi bukti tersebut kepada Pemohon.

Selain itu, ketidakhadiran Pemohon membuat Mahkamah tidak dapat mengonfirmasi Surat Permohonan Perbaikan Permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 yang disampaikan.
Dengan tidak disahkannya alat bukti tersebut, permohonan dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 Ayat (4) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Sementara itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut penarikan permohonan yang diajukan Pemohon.

Sebelumnya, Farhan Hilmy selaku Pemohon tidak menghadiri sidang pendahuluan yang dijadwalkan pada Senin 2 November 2026. Dalam sidang tersebut, Majelis Panel Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan Pemohon juga telah mengajukan penarikan permohonan.

“Untuk Permohonan 382 sudah dicek tidak hadir, tidak hadir ya sudah dicek semua tidak hadir, dan sudah mengajukan penarikan permohonan. Ini sebenarnya kami konfirmasi sekaligus ketika mengajukan surat penarikan permohonan,” ujar Enny yang didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Adapun Farhan menguji Pasal 227 huruf l UU Pemilu yang mengatur persyaratan administratif pendaftaran capres dan cawapres berupa bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

Farhan mempersoalkan frasa “oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah” karena dinilai membatasi legalisasi bukti kelulusan hanya pada jenjang pendidikan menengah.

“Norma Pasal 227 huruf l UU Pemilu hanya mengakomodasi jalur pendidikan menengah formal konvensional dalam negeri. Padahal, dalam pergaulan global dan sistem pendidikan internasional seperti di Singapura, Australia, maupun Inggris, terdapat jalur akselerasi seperti program diploma terpadu,” ujar Farhan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Selasa 20 Oktober 2026.

Menurut Farhan, tidak diakuinya ijazah perguruan tinggi yang sah sebagai instrumen pembuktian kelulusan merupakan bentuk formalisme berlebihan (undue formalism) yang menciptakan ketidakpastian hukum dan mencederai keadilan substantif sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.
Dia juga menilai ketentuan tersebut berpotensi menggugurkan hak dipilih warga negara yang memiliki ijazah pendidikan tinggi yang sah serta menghalangi hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945.

Dalam petitumnya, Farhan meminta MK menyatakan frasa “oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah” dalam Pasal 227 huruf l UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup satuan pendidikan tinggi atau kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi bagi bakal calon yang memiliki ijazah pendidikan tinggi yang sah.