Korupsi Pembiayaan LPEI, Polri Sita 44 Aset Senilai Rp286 Miliar
JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT DST dan PT MIF periode 2012 hingga 2016. Dalam proses tersebut, penyidik telah menyita 44 objek tanah dan bangunan di sejumlah wilayah dengan total nilai mencapai Rp286,27 miliar.
Kabag Ops Kortas Tipidkor Polri Kombes Yusuf Afandi menyebut penyitaan 44 objek tanah dan bangunan di berbagai daerah tersebut dilakukan dalam rangka pemulihan kerugian negara.
“Kortas Tipidkor Polri telah menyita 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai sekitar Rp286,27 miliar,” kata Yusuf dalam keterangannya pada Jumat (13/11/2026).
Proses penyitaan telah dimulai sejak pekan lalu hingga Kamis (12/11/2026), ditandai dengan pemasangan plang sita secara bersamaan di beberapa lokasi di Aceh dan Sumatera Selatan.
Kegiatan ini mencakup satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dan 38 objek di Sumatera Selatan. Selain itu, penyidik juga menyita dua objek di Jakarta Selatan, satu objek di Kota Tangerang, dan dua objek di Depok.
“Pemasangan plang menandai status sitaan aset. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum. Nilai Rp286,27 miliar tadi adalah nilai aset yang disita, adapun pemulihan kerugian negara akan mengikuti proses hukum perkara ini,” ucapnya.
Sementara dalam kasus ini, total masih terdapat enam orang tersangka, yakni FH selaku Relationship Manager Divisi Pembiayaan UKM LPEI periode 2011–2018, NH selaku Kepala Departemen Pembiayaan UKM LPEI periode 2012–2018, serta DSD selaku Kepala Divisi Pembiayaan UKM LPEI.
Selanjutnya ada juga IS selaku Direktur Pelaksana III LPEI periode 2013–2016, AS selaku Direktur Pelaksana IV LPEI, serta DM selaku Direktur Utama PT MIF periode 2014–2022.
Para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI kepada PT DST dan PT MIF selama periode 2012 hingga 2016. Dampak dari pinjaman yang tidak sesuai prosedur itu membuat negara mengalami kerugian sebesar USD 43.617.739,13.
“Penyidik menduga dokumen dan jaminan yang menjadi syarat pencairan tidak diperiksa dengan baik. Pada akhirnya, perusahaan tersebut tidak memenuhi pembayarannya kepada LPEI,” tegasnya.
Selanjutnya, penyidik akan terus menelusuri aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara ini untuk mendukung upaya pemulihan kerugian negara. Dalam penanganan perkara ini, Polri tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak setiap tersangka.
