Presiden Kunker ke Luar Negeri Saat Kursi Wapres Kosong, Yusril: Tidak Masalah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan kerja pada 14-16 November 2026 mendatang. Agenda lawatan luar negeri ini menimbulkan pertanyaan lantaran berlangsung di tengah kekosongan kursi Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti dari jabatannya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, tidak ada pejabat yang akan mengisi sementara posisi Prabowo selama Kepala Negara berada di luar negeri.

"Presiden punya rencana untuk pergi ke luar negeri kalau tidak salah sampai tanggal 14 atau 16 begitu. (Posisi Presiden) tidak diisi oleh siapa-siapa," ujar Yusril saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menjelaskan, Presiden tetap dapat menjalankan roda pemerintahan meski tidak didampingi wakil presiden. Sebab, tugas wakil presiden pada dasarnya adalah membantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Menurutnya, Prabowo masih memiliki jajaran menteri yang dapat membantu mengoordinasikan berbagai urusan pemerintahan, termasuk ketika dirinya sedang berada di luar negeri.

"Jadi presiden dapat menjalankan pemerintahan baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu. Dan ada pembantu-pembantu presiden yang lain yang kualifikasinya tidak sama dengan wakil presiden, yaitu para menteri. Nah, para menteri mungkin ada yang ikut Presiden, tapi ada juga di sini. Dan itu akan menjalankan tugasnya masing-masing," tuturnya.

Yusril juga menilai perkembangan teknologi komunikasi saat ini memungkinkan Presiden tetap berkoordinasi dengan para menteri meski berada di luar negeri.

Dia menegaskan, Prabowo sanggup menjalankan tugas-tugas kepresidenan untuk sementara waktu tanpa didampingi wakil presiden.

"Sebenarnya saya nyatakan tadi bahwa Presiden sanggup menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang presiden untuk sementara waktu tanpa dibantu oleh wakil presiden. Jadi kalau kita baca UUD 1945 itu ada kata-kata dibantu. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Sama kata-katanya dibantu, tapi beda dibantu oleh wakil presiden dan dibantu oleh menteri-menteri negara," imbuh Yusril.