Presiden PKS Minta Fraksi DPR Kaji dan Komunikasi dengan Pimpinan Dewan soal Hak Angket Ijazah Gibran

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf meminta Fraksi PKS DPR RI untuk mengkaji usulan penggunaan hak angket untuk membentuk pansus mengusut ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, Fraksi PKS DPR juga diminta menjalin komunikasi termasuk dengan pimpinan DPR untuk menindaklanjuti usulan tersebut.

Permintaan ini dilayangkan Muzzammil setelah menerima sejumlah perwakilan dari Aliansi Masyarakat Sipil seperti Ray Rangkuti, Ubedillah Badrun, hingga Effendi Ghazali di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (12/10/2026).

Baca juga: Golkar Pertimbangkan Usulan Koalisi Sipil soal Hak Angket Ijazah Wapres Gibran

Menurut Muzzammil, putusan MK terkait PHPU syarat pendidikan Gibran bersifat final and binding. "Tentu kita hargai ini bagian dari pendewasaan politik hukum kita. Permintaan publik adalah mendialektusi secara hukum dan konstitusional. Permintaan itu memang sesuatu yang wajar dalam pilar demokrasi," ujarnya.

Parpol yang memiliki kader di Fraksi DPR diminta menindaklanjuti isu yang berkembang di publik, termasuk putusan MK terkait PHPU syarat pendidikan Gibran."Nah, ini sedang reses. Kami akan menyampaikan kepada fraksi PKS di DPR untuk berdialog dengan berbagai fraksi di sana, dengan pimpinan DPR, apa langkah terbaik yang perlu diambil terhadap kasus ijazah gate ini," kata Muzzammil.

"Karena ini juga melibatkan KPU, melibatkan Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah, juga di situ terlibat, kita ingin memberi ruang biar teman-teman fraksi menindaklanjuti dengan berbagai fraksi yang ada dan pimpinan DPR, kita buka ruang itu," tambahnya.

Muzzammil berharap putusan MK yang menuai polemik ini bisa menjadi pembelajaran dan pendewasaan demokratisasi Indonesia. "Karena semua pejabat itu dilantik dengan sumpah jabatannya," ucapnya.

"Kita ingin ke depan agar masyarakat Indonesia merasa bahwa DPR bekerja mendengar suara mereka sebagai wakil rakyat dan kami sebagai partai politik yang juga punya wakil-wakil kami di sana juga menjembatani," lanjutnya.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Sipil menyambangi kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta Selatan, Senin (12/10/2026). Kedatangannya mendorong penggunaan hak angket DPR guna membentuk panitia khusus (pansus) mengusut ijazah Gibran.