ASEAN Berpotensi Hemat USD610 Juta per Tahun Lewat Cadangan Minyak Bersama

JAKARTA – Kerja sama penyediaan cadangan minyak darurat antarnegara ASEAN berpotensi menghemat biaya hingga USD610 juta atau sekitar 22 persen per tahun. Potensi penghematan tersebut berdasarkan kajian Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) yang membandingkan skema penyediaan cadangan minyak secara regional dengan sistem nasional masing-masing negara.

Dalam kajian tersebut, ERIA memperkirakan biaya penyediaan dan penyimpanan cadangan minyak tambahan melalui skema kerja sama regional mencapai USD2,19 miliar per tahun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan biaya penyediaan cadangan secara mandiri oleh masing-masing negara yang diperkirakan mencapai USD2,80 miliar per tahun.

Dengan jumlah cadangan tambahan yang sama, skema kerja sama regional tersebut berpotensi menekan biaya hingga 22, setara USD610 juta per tahun.

Perhitungan tersebut menggunakan asumsi bahwa cadangan minyak bersama tetap dimiliki oleh produsen atau mitra, sedangkan negara peserta memperoleh hak untuk menggunakannya berdasarkan kesepakatan. Sementara itu, biaya pengiriman darurat dan pengisian kembali cadangan dihitung secara terpisah.

Namun, skema tersebut masih berupa rekomendasi ERIA yang memerlukan pertimbangan dan persetujuan pemerintah negara terkait.

Ekonom Energi Senior ERIA, Han Phoumin, mengatakan kerja sama penyediaan cadangan minyak tidak cukup hanya mengandalkan kesepakatan mengenai hak penggunaan. Setiap negara juga perlu memiliki prosedur pelepasan cadangan, ketersediaan bahan bakar sesuai kebutuhan, serta infrastruktur distribusi yang memadai.

"Melalui uji coba sukarela, pemerintah dan operator dapat menguji apakah semua itu berjalan dengan baik sebelum pasokan terganggu," ujar Han, Selasa (10/11/2026). 

Menurut dia, pengujian tersebut penting untuk memastikan mekanisme kerja sama dapat berjalan efektif ketika terjadi gangguan pasokan energi.

Selain memperkuat ketahanan energi, ASEAN juga menghadapi tantangan untuk mempertahankan daya saing industri di tengah tuntutan pengurangan emisi karbon dan percepatan transformasi digital.

Senior Policy Fellow ERIA, Intan Murnira Ramli, mengatakan daya saing industri ASEAN ke depan akan bergantung pada kemampuan kawasan dalam mengintegrasikan pertumbuhan hijau, transformasi digital, dan kerja sama regional.

"Perubahan global membuka peluang bagi kita untuk mengembangkan industri baru, menarik investasi, memperkuat rantai nilai, dan menciptakan pekerjaan yang lebih baik di seluruh kawasan," ujar Intan.

Meski demikian, penerapan praktik produksi rendah emisi di kawasan ASEAN masih menghadapi sejumlah kendala. Hasil survei ERIA terhadap perusahaan Jepang yang beroperasi di ASEAN menunjukkan bahwa 53,3 perusahaan telah mengambil langkah untuk mengurangi emisi karbon.

Namun, hanya 7,1 perusahaan yang melaporkan telah beralih ke pemasok dengan emisi lebih rendah atau mendorong pemasok mereka untuk mengurangi emisi.

Survei terpisah terhadap perusahaan lokal ASEAN juga menunjukkan bahwa usaha kecil lebih jarang menerapkan langkah pengurangan emisi dibandingkan perusahaan besar. Keterbatasan pendanaan dan kemampuan teknis menjadi sejumlah kendala yang dihadapi.

Kesenjangan juga terlihat dalam penerapan teknologi digital. Sebanyak 70,8 perusahaan Jepang yang disurvei menyebut kekurangan tenaga kerja dengan keterampilan digital sebagai salah satu hambatan. Sementara itu, 64,7 responden menilai tingginya biaya penerapan teknologi menjadi kendala dalam proses transformasi digital.

Temuan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan investasi dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja, penyediaan teknologi, serta perluasan akses pembiayaan agar lebih banyak perusahaan, khususnya usaha kecil, mampu mengikuti perubahan industri.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, ERIA menyoroti pentingnya penyelarasan standar dan penguatan konektivitas antarnegara ASEAN. Salah satu inisiatif yang dibahas adalah ASEAN Green Economy Framework Agreement (GEFA), yang diharapkan dapat mendorong investasi dan membuka peluang usaha di sektor ekonomi hijau.