Suasana Rumah Dinas Wapres Lengang Usai Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo

JAKARTA — Rumah dinas (rumdin) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, terpantau lengang pada Selasa (10/11/2026) sore. Suasana sepi ini terlihat usai munculnya kabar bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 16.30 WIB, arus lalu lintas di sekitar kawasan Taman Suropati di depan rumah dinas Wapres terpantau ramai lancar.

Kendaraan taktis milik aparat keamanan yang biasanya disiagakan di area tersebut kini tidak terlihat terparkir. Penjagaan di sekitar bagian luar rumah dinas pun terpantau minim dan lengang.

Sementara itu, aktivitas masyarakat di area depan rumah dinas Wapres berjalan relatif normal tanpa pengamanan ekstra.

Sebelumnya, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya di tengah polemik keabsahan ijazah, menyusul dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi.

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden menggelar pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan keinginannya untuk melepas jabatan Wakil Presiden merespons dinamika hukum yang tengah berkembang.

“Di antaranya dalam pembicaraan itu, memang Bapak Wakil Presiden menyampaikan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” jelas Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan itu. Di sisi lain, Gibran meminta waktu dan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran, dan Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut memohon untuk diberi kesempatan dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara,” pungkasnya.