2 Tahun Prabowo-Gibran, Hilirisasi Jadi Penggerak Investasi dan Kemandirian Energi

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong program hilirisasi, industrialisasi, dan kemandirian energi sebagai agenda utama untuk memajukan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Program tersebut kembali menjadi sorotan menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bertepatan dengan ulang tahun ke-75 Presiden Prabowo pada 17 Oktober 2026.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyampaikan capaian signifikan program strategis nasional, dalam hal ini hilirisasi beserta dua agenda lanjutannya, yakni kemandirian energi dan industrialisasi.

"Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program hilirisasi menunjukkan peningkatan signifikan dan semakin memperbesar kontribusinya terhadap investasi nasional," ujar Todotua di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Di bawah kepemimpinan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dipimpin oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, sektor investasi nasional mencatatkan kinerja positif dan berkesinambungan.

Menteri Rosan beserta Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menegaskan bahwa hilirisasi bukan sekadar peningkatan nilai tambah ekonomi, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara, kinerja investasi di bawah nakhoda Menteri Rosan Roeslani menunjukkan tren pertumbuhan yang solid.

Pada semester I 2026, realisasi investasi Indonesia berhasil mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya serta menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Dampak nyata kebijakan hilirisasi yang dikawal Kementerian Investasi ini terlihat jelas di Maluku Utara, yang kini berkembang pesat menjadi salah satu pusat industri pengolahan nasional.

Produk ekspor wilayah tersebut semakin beragam, mulai dari feronikel, nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), nickel sulfate, hingga kobalt, melanjutkan transformasi sukses yang sebelumnya berjalan di Morowali, Sulawesi Tengah.

Menurut Todotua, sejalan dengan arahan Menteri Rosan Roeslani dan arahan Presiden Prabowo Subianto, keberhasilan hilirisasi tidak cukup hanya diukur dari besarnya nilai investasi dan kapasitas produksi.

Program ini harus mampu memberikan multiplier effect memperkuat tenaga kerja lokal, memberikan ruang bagi pelaku usaha daerah, serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Todotua juga menyoroti relevansi pemikiran ekonomi Soemitro Djojohadikusumo tentang industrialisasi serta penguatan sistem keuangan nasional yang dirintis Margono Djojohadikusumo.

Semangat membangun industri nasional dan memperkuat investasi domestik tersebut dinilai tetap sangat relevan dalam mengakselerasi transformasi ekonomi Indonesia di era pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini.

Di samping industrialisasi, ketersediaan energi yang andal dan kompetitif menjadi fondasi vital bagi keberlanjutan industri pengolahan. Oleh karena itu, percepatan hilirisasi terus diselaraskan dengan penguatan ketahanan energi dan transisi menuju energi bersih.

Salah satu terobosan besar dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran adalah peluncuran program biodiesel B50 oleh Presiden Prabowo pada Juli 2026 lalu, yang menjadi bukti nyata pemanfaatan sumber daya domestik demi kemandirian energi nasional.

Di bawah koordinasi Kementerian Investasi yang dipimpin Rosan Roeslani, Indonesia secara aktif mengundang investor global dan domestik untuk mengembangkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti tenaga surya, hidro, dan panas bumi serta mengoptimalkan potensi mineral kritis pendukung teknologi hijau.

Todotua menegaskan bahwa kepastian hukum, kemudahan regulasi, pembangunan infrastruktur, dan sinergi erat dengan sektor swasta menjadi kunci utama dalam menarik investasi EBT.

"Langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri, membuka jutaan lapangan kerja baru, dan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional," katanya.

Menjelang dua tahun masa bakti pemerintahan Prabowo-Gibran, seluruh jajaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen menjadikan hilirisasi dan transisi energi sebagai motor penggerak pembangunan nasional.

“Transisi energi tidak seharusnya menjadi beban pembangunan. Sebaliknya, transisi energi harus menjadi jendela menuju ketahanan energi, peningkatan daya saing industri, dan kemakmuran nasional,” pungkas Todotua.