Karhutla Makin Meluas, DPR Desak Kemenhut Bergerak Cepat!

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

Desakan itu disampaikan menyusul meningkatnya jumlah titik panas atau *hotspot* di berbagai daerah. Berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kemenhut hingga 15 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB, sejumlah provinsi mencatat ratusan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 389 titik. Berikutnya, Sumatera Selatan mencatat 122 titik, Kalimantan Barat 42 titik, serta Jambi dan Kalimantan Selatan masing-masing 31 titik.

Rajiv menilai, kondisi tersebut membutuhkan penanganan terpadu dengan Kemenhut sebagai penggerak utama koordinasi. Menurutnya, upaya pengendalian karhutla harus melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait lainnya.

“Kementerian Kehutanan harus tampil sebagai penggerak utama penyelesaian masalah ini. Segera kumpulkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat terkait. Tetapkan siapa mengerjakan apa, di wilayah mana, dengan dukungan apa, dan kapan hasilnya harus terlihat. Warga tidak bisa terus menunggu sementara kebakaran dan paparan asap masih berlangsung,” kata Rajiv dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).

Dia mengatakan, penanganan karhutla harus memprioritaskan wilayah dengan ancaman tinggi terhadap permukiman dan kesehatan masyarakat, sekaligus mempertimbangkan kondisi kualitas udara serta kemampuan penanganan di masing-masing daerah.

Di Kalimantan Tengah, upaya penanganan kebakaran dilaporkan masih berlangsung di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting. Sementara itu, berdasarkan catatan BPBD Kalimantan Timur, kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, dan Kota Samarinda pada 14 Oktober 2026.

Kebakaran juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain, antara lain Banggai Kepulauan dan Parigi Moutong di Sulawesi Tengah, Majene di Sulawesi Barat, Sinjai di Sulawesi Selatan, serta Banyumas di Jawa Tengah.

Meski operasi gabungan dan peninjauan lapangan telah dilakukan, Rajiv meminta pemerintah mengevaluasi kecukupan personel, peralatan pemadaman, akses sumber air, dukungan anggaran, hingga efektivitas operasi di lapangan.

“Ukuran keberhasilan kementerian harus jelas: api terkendali, warga terlindungi, dan kebakaran berulang dapat dicegah. Banyaknya rapat, kunjungan, atau pengerahan personel harus berujung pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Rajiv mendorong rapat koordinasi melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, BNPB, BMKG, TNI, Polri, serta kepala daerah di wilayah terdampak.

Dia juga meminta pengelola kawasan hutan dan pemegang konsesi dimintai pertanggungjawaban atas upaya pencegahan serta penanganan kebakaran di wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka.

Menurut Rajiv, rapat koordinasi harus menghasilkan rencana operasi terpadu, pembagian tanggung jawab yang jelas, pemenuhan kebutuhan petugas di lapangan, serta target penanganan yang dapat dievaluasi setiap hari.

“Kalau daerah kekurangan pompa, sumber air, personel, atau layanan kesehatan, harus jelas siapa yang memenuhi dan kapan tersedia. Jangan biarkan petugas di lapangan bekerja dengan dukungan yang tidak memadai,” katanya.

Minta Perlindungan Warga dan Petugas Diperkuat

Selain mempercepat pemadaman, Rajiv menekankan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak asap karhutla. Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, memantau keluhan warga, menyediakan ruang dengan udara bersih, serta memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan.

Dia juga meminta informasi kualitas udara disampaikan secara berkala dengan mencantumkan lokasi dan waktu pengukuran. Informasi tersebut perlu disertai panduan bagi masyarakat mengenai aktivitas di luar ruangan, kegiatan sekolah, dan langkah perlindungan ketika kualitas udara memburuk.

“Jangan sampai penanganan hanya menghitung luasan yang berhasil dipadamkan, tetapi mengabaikan warga yang setiap hari menghadapi asap. Perlindungan masyarakat harus berjalan bersamaan dengan pemadaman,” tegasnya.

Di sisi lain, Rajiv menyoroti keselamatan petugas dan relawan yang terlibat dalam operasi pemadaman. Dia merujuk insiden kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada 15 Oktober 2026, yang menurut laporan Kemenhut menyebabkan empat orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka bakar.

Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi evaluasi untuk memperketat prosedur keselamatan dalam operasi pemadaman karhutla.

“Duka ini harus menjadi alasan untuk memperketat keselamatan operasi. Pastikan perlengkapan, komunikasi, jalur evakuasi, dan penilaian risiko tersedia. Keberanian petugas dan relawan wajib ditopang sistem perlindungan yang memadai,” ujarnya.

Rajiv turut meminta Kemenhut bersama instansi berwenang menelusuri penyebab kebakaran, mengevaluasi kepatuhan pengelola kawasan, serta menindak setiap pelanggaran berdasarkan bukti. Upaya pemulihan kawasan yang terbakar dan pencegahan kebakaran berulang juga dinilai perlu disertai target serta pengawasan yang jelas.

“Kementerian Kehutanan harus berani memimpin, membuka persoalan yang menghambat penanganan, dan memastikan penyelesaiannya. Masyarakat membutuhkan tindakan cepat, koordinasi yang bekerja, serta pertanggungjawaban yang terukur. Kebakaran ini harus segera diatasi,” pungkasnya.