Kemenkeu Ungkap Strategi Tambal Defisit APBN Lewat Penerbitan SBN

JAKARTA - Kementerian Keuangan membeberkan strategi penutupan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penguatan emisi Surat Berharga Negara (SBN) pada kuartal IV-2026.

Penarikan pembiayaan utang tersebut dirancang untuk mengamankan kebutuhan kas negara seiring proyeksi defisit fiskal yang diperkirakan berada di level 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah menegaskan pengelolaan pembiayaan utang diarahkan secara hati-hati dan terukur untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika pasar keuangan global. Langkah pemenuhan celah defisit ini disusun dengan memprioritaskan penerbitan surat berharga di pasar domestik sesuai dengan target proyeksi anggaran tahun berjalan.

"Strategi pembiayaan utang kita adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan skenario defisit 2,85 persen sebagaimana outlook APBN," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto dalam konferensi pers terkait APBN di kantor Kemenkeu, Jumat (9/10/2026).

Secara historis, instrumen SBN merupakan tulang punggung utama pemerintah dalam menutup defisit APBN, dengan kontribusi rata-rata mencapai 85 hingga 90 persen dari total pembiayaan utang setiap tahunnya. 

Berdasarkan catatan Kemenkeu, porsi dominan SBN pasar domestik dinilai ampuh menekan risiko volatilitas nilai tukar, mengingat basis investor dalam negeri yang kian bertumbuh dibandingkan ketergantungan pada pinjaman luar negeri konvensional.

Memasuki sisa periode tahun anggaran 2026, otoritas fiskal telah memetakan kalender emisi surat utang negara secara berkala untuk memenuhi target kas negara. Penarikan pembiayaan tersebut difokuskan melalui kombinasi lelang reguler mingguan bagi investor institusi serta penjualan instrumen ritel kepada masyarakat luas.

"Untuk memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan di kuartal IV, kita masih memiliki jadwal 12 kali lelang SBN reguler setiap hari Selasa yang terdiri dari 6 kali lelang SUN dan 6 kali lelang SBSN, serta dua kali penerbitan SBN ritel yakni Savings Bond Ritel 015 konvensional dan Sukuk Tabungan 017 syariah," kata Suminto.

Selain menyasar pasar domestik, pemerintah bersikap fleksibel terhadap opsi penerbitan SBN berdenominasi valuta asing (valas) dengan mencermati kondisi pasar global yang dinamis. Kemenkeu telah merampungkan dokumentasi hukum dan administrasi transaksi sehingga emisi valas dapat dieksekusi sewaktu-waktu apabila jendela pasar (market window) dinilai menguntungkan dari sisi biaya dana (cost of fund).

Selain mengandalkan lelang domestik, pemerintah terus memantau celah penerbitan obligasi valuta asing sembari mengamankan komitmen fasilitas pinjaman program dari mitra luar negeri. Bantalan pembiayaan dari lembaga multilateral dan bilateral ini disiapkan sebagai pelengkap likuiditas agar kebutuhan kas tetap terpenuhi secara optimal hingga tutup tahun.

"Ruang untuk penerbitan SBN valas masih ada tergantung kondisi pasar dan kami telah menyiapkan dokumentasinya, selain potensi penarikan pinjaman program bilateral dan multilateral sebesar 1,8 miliar dolar AS yang siap ditarik pada kuartal IV-2026," urai Suminto.