Purbaya Tegaskan Ruang Fiskal Tetap Kuat Tanpa Naikkan Tarif Pajak

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ruang fiskal Indonesia tetap terjaga, ditopang oleh peningkatan penerimaan negara serta pengelolaan belanja yang terkendali dan semakin produktif.

Hingga akhir Juli 2026, penerimaan perpajakan menunjukkan kinerja positif dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sekitar 0,9 persen. Kondisi tersebut memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengantisipasi dinamika perekonomian ke depan.

“Tax collection sampai dengan akhir Juli tahun ini tumbuhnya hampir 30 persen dibanding tahun lalu. Jadi penerimaan kita kuat. Ruang fiskal juga masih terbuka lebar, cukup kuat. Kalau kita lihat, defisit sampai akhir Juli baru 0,9 persen,” ungkap Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia Indef, Kamis (3/9/2026).

Purbaya menjelaskan, lonjakan penerimaan negara berhasil dicapai tanpa menaikkan tarif pajak maupun mengenakan jenis pajak baru. Pemerintah fokus mengoptimalkan penerimaan melalui perbaikan sistem administrasi, peningkatan kinerja internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta penyempurnaan sistem Coretax yang kini berjalan semakin optimal.

“Memang penerimaan kita di atas perkiraan semula, dan itu terjadi tanpa kenaikan tax rate. Tarif pajaknya tidak naik, tidak ada pajak baru. Saya cukup perbaiki saja kinerja pegawai (Ditjen) Pajak. Sekarang pajak sudah lebih baik kinerjanya, Bea Cukai juga sama. Makanya, saya bisa dapat angka penerimaan yang tinggi,” jelas Purbaya.

Dari sisi pengeluaran, pemerintah memastikan APBN digunakan secara efektif dan produktif untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Selain memangkas pos belanja yang tidak mendesak, pemerintah terus memanfaatkan APBN sebagai shock absorber, termasuk melalui penyaluran subsidi untuk menahan dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap daya beli masyarakat.

“Kita kendalikan belanja-belanja yang tidak perlu dan kita arahkan untuk belanja yang produktif. Sementara itu, daya beli masyarakat tetap kita jaga, termasuk dengan menyerap dampak kenaikan harga minyak dunia melalui subsidi,” ujar Purbaya.

Efisiensi juga diterapkan pada program-program prioritas nasional. Dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan efisiensi dilakukan melalui perbaikan tata kelola dan pemanfaatan teknologi. Kementerian Keuangan turut mengawasi pelaksanaannya melalui pemantauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sementara itu, untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp40 triliun untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan dan bunga.

“Untuk KDMP kita sudah sediakan uang Rp40 triliun, sudah siap dari awal tahun itu, untuk membayar cicilan dan bunganya. Jadi September ini akan jatuh tempo, saya pastikan uangnya siap untuk dibayar sehingga perbankan tidak goncang,” tegas Purbaya.

Melalui penerimaan yang kuat serta disiplin belanja, Purbaya optimistis kesehatan APBN tetap terjaga dan responsif dalam meredam ketidakpastian, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.