Komisi I DPR Akan Bahas Usulan Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara

JAKARTA - Komisi I DPR belum menentukan sikap terkait langkah pemerintah yang mengajukan permohonan penjualan KRI Ki Hajar Dewantara. Komisi I DPR akan menggelar pembahasan khusus untuk mendalami pengajuan tersebut.

"Perlu mendapatkan penjelasan secara menyeluruh mengenai dasar pengajuan, kondisi dan status kapal, serta pertimbangan yang melatarbelakangi usulan tersebut," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).

Menurut Dave, pembahasan juga perlu mencakup nilai aset serta memastikan apakah kapal tersebut memang sudah tidak lagi dibutuhkan untuk mendukung tugas dan kepentingan pertahanan.

"Setelah seluruh informasi tersebut diperoleh, Komisi I DPR RI akan membahasnya bersama pemerintah melalui mekanisme yang berlaku," ujarnya.

Selain aspek teknis dan pertahanan, Dave menilai nilai sejarah KRI Ki Hajar Dewantara juga perlu menjadi pertimbangan. Pasalnya, kapal tersebut memiliki sejarah panjang dalam pendidikan dan pembentukan personel TNI AL.

"Karena itu, apabila hasil kajian memang dinilai sudah tidak lagi diperlukan secara operasional, proses pemindahtangannya tetap harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang optimal bagi negara," tuturnya.

Sebagai pimpinan Komisi I, Dave ingin memastikan seluruh fakta dan pertimbangan terkait usulan tersebut telah dipelajari secara utuh sebelum DPR mengambil sikap. Menurutnya, pembahasan harus dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Sehingga keputusan yang dihasilkan tepat, dapat dipertanggungjawabkan, dan tetap mengutamakan kepentingan negara," pungkasnya.