Menteri Ara Sebut Pembangunan Rumah Harus Berdampak Langsung ke Masyarakat

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP terus memperkuat ekosistem perumahan melalui pembangunan rumah, peningkatan kualitas hunian, subsidi, dan pembiayaan.

Komitmen tersebut tercermin dari sejumlah capaian sektor perumahan hingga semester I 2026. Program pemerintah tidak hanya diarahkan untuk menambah jumlah rumah, tetapi juga memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan memiliki kepastian pembiayaan.

Salah satu program yang terus digenjot Kementerian PKP adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah. Hingga semester I 2026, program tersebut telah mencapai 88.635 unit, membantu masyarakat meningkatkan rumah yang sebelumnya belum memenuhi standar kelayakan.

Dari sisi kepemilikan, berbagai intervensi pemerintah juga mulai menunjukkan dampak terhadap penurunan backlog. Data terbaru menunjukkan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri turun sekitar 350 ribu rumah tangga menjadi sekitar 9,29 juta rumah tangga pada 2026.

Perbaikan juga terlihat dari sisi kelayakhunian. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni meningkat menjadi 70,30 persen pada 2026, dibandingkan 68,40 persen pada 2025.

Bagi Kementerian PKP, capaian tersebut menjadi indikator bahwa pembangunan perumahan harus dilihat secara menyeluruh. Ukuran keberhasilan bukan semata jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga semakin banyak keluarga yang memperoleh rumah sendiri dan tinggal di hunian yang layak.

“BPS ini adalah wasit dari kinerja kita. Harus adil dan punya indikator yang terukur. Saya percaya BPS punya metodologi yang benar dan integritas yang benar,” ujar Maruarar Sirait dikutip di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Maruarar, data BPS menjadi salah satu instrumen untuk melihat dampak berbagai program pemerintah di sektor perumahan. Namun, pekerjaan utama Kementerian PKP adalah memastikan pembangunan dan penyediaan rumah terus berjalan serta manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pesan saya kepada BPS, teruslah sampaikan yang benar, bukan yang enak didengar,” tegasnya.

Dari sisi pembiayaan, dukungan terhadap masyarakat juga terus diperluas. Hingga semester I 2026, realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 91.531 unit. Sementara Kredit Program Perumahan telah menjangkau 95.878 debitur dengan nilai pembiayaan sekitar Rp20,58 triliun.

Sepanjang 2025 hingga 2026, penerima program subsidi perumahan tercatat sekitar 371 ribu rumah tangga. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan rumah berjalan beriringan dengan upaya pemerintah membuka akses pembiayaan agar masyarakat mampu memiliki hunian.

Penguatan ekosistem perumahan juga mencakup dukungan pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan sektor swasta. Pemerintah daerah turut berkontribusi melalui pembangunan perumahan yang bersumber dari APBD serta kemudahan perizinan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan.
Maruarar menegaskan penyelesaian persoalan perumahan nasional tidak mungkin dilakukan oleh satu institusi. Karena itu, Kementerian PKP mendorong kerja bersama seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pembangunan perumahan, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan, pembiayaan, hingga kepastian bagi masyarakat penerima manfaat.

“Tidak ada Superman, yang ada Superteam. Data yang dibagikan hari ini merupakan hasil kerja kita bersama. Ada bantuan dari banyak pihak, dari BPHTB dan PBG gratis dari pemerintah daerah, KPP, GWM Bank Indonesia, dan berbagai program lainnya. Jadi ini bukan pekerjaan satu kementerian saja,” kata Maruarar.

Menurutnya, semangat kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan nasional. Kementerian PKP akan terus mengawal agar berbagai dukungan lintas sektor dapat diterjemahkan menjadi pembangunan rumah dan peningkatan kualitas hunian di lapangan.

Dengan pembangunan rumah, Bedah Rumah, subsidi, dan pembiayaan yang terus diperluas, Kementerian PKP berupaya memastikan kebijakan perumahan memberikan dampak nyata. Penurunan backlog dan meningkatnya akses terhadap rumah layak menjadi bagian dari hasil yang ingin terus diperkuat pemerintah.

Maruarar menegaskan, pembangunan perumahan pada akhirnya bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut kualitas kehidupan masyarakat. Karena itu, Kementerian PKP akan terus memperkuat pembangunan dan ekosistem perumahan agar semakin banyak keluarga Indonesia dapat memiliki rumah yang layak, aman, dan terjangkau.