Soroti APBN 2027 Rp4.000 Triliun, Puan: Tak Bermakna jika Tak Bawa Harapan Rakyat

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menantikan hasil pengelolaan anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nilai belanjanya diproyeksikan mendekati Rp4.000 triliun pada 2027. 

Menurut Puan, besarnya anggaran negara tidak semata-mata harus dilihat dari jumlah belanja yang tersedia. Keberhasilan APBN harus diukur dari kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran tersebut dan sejauh mana penggunaannya mampu menjawab kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Puan dalam rangkaian acara Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya. 

Puan mengatakan, nilai APBN terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2000, APBN tercatat sekitar Rp197 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp1.126 triliun pada 2010. Sementara itu, APBN 2026 mencapai sekitar Rp3.842 triliun.

“Pada 2026 APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibandingkan 2000. Dan 2027 sebentar lagi disampaikan Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita mendekati Rp4.000 triliun,” ujar Puan, Jumat (14/8/2026).

Menurut Puan, besarnya angka APBN mungkin sulit dibayangkan oleh masyarakat. Namun, besarnya anggaran tidak akan memiliki arti apabila belum memberikan manfaat nyata bagi kehidupan rakyat.

“Mungkin tidak ada satu pun di antara kita yang melihat banyak uang hampir Rp4.000 triliun. Angka begitu besar, bahkan sangat besar,” kata Puan.

Ia kemudian menggambarkan kebutuhan masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah melalui pengelolaan APBN. Mulai dari petani yang menunggu hasil panen, anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan, masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, hingga pencari kerja yang berupaya menghidupi keluarganya.

“Angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum membawa harapan dan urusan rakyat,” ujar Puan.

Karena itu, Puan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan APBN 2027 bukan hanya terletak pada besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan pemerintah. DPR, kata dia, akan menanti dan melihat bagaimana pemerintahan Prabowo mengelola anggaran tersebut agar memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya belanja yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kebutuhan, serta kehidupan rakyat menjadi lebih baik,” tutur Puan.