Prabowo: BUMN Bukan Milik Direksi-Komisaris, Bukan Sumber Dana Penguasa!
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan milik direksi dan komisaris. BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa," kata Prabowo saat Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menambahkan, saat membentuk Danantara terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Menurut Prabowo, hal ini terlalu banyak.
"Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris," katanya.
Hingga hari ini, lanjut Prabowo sudah menutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, ditargetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN.
"750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan," katanya.
Menurut Prabowo, ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, telah menghemat overhead sekitar Rp50 triliun.
"Ini artinya setiap tahun Rp50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat," katanya.
"Selain itu, kita juga telah melaksanakan perintah Undang Undang Dasar 1945 untuk menjaga kekayaan bangsa Indonesia, agar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkas Prabowo.
