Menko Zulhas Wajibkan Dapur MBG Serap Bahan Makanan Lewat Kopdes Merah Putih
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak diperkenankan mencari pasokan bahan baku di luar wilayah setempat. Kebijakan ini bakal diberlakukan secara ketat dengan konsekuensi sanksi administratif hingga penutupan operasional bagi unit yang melanggar ketentuan tersebut.
Pria yang akrab disapa Zulhas ini menitiberatkan soal aturan rantai pasok dalam pelaksanaan program prioritas nasional agar memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat perdesaan.
"Saya kira mengenai Koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Merah Putih dan itu (nanti selaras dengan kebutuhan) SPPG. Karena program MBG itu, saya juga koordinatornya, saya sudah buat aturan. SPPG tidak boleh beli selain dari usaha yang ada di desa itu. Kalau dia melanggar, bisa SP1, SP2, SP3 bisa ditutup. Jadi SPPG harus beli dari Kopdes, Bumdes, atau usaha desa itu usaha lainnya tetapi dari desa yang bersangkutan," kata Zulhas dalam seminar nasional tentang Koperasi Desa Merah Putih di Maluku Utara, Rabu (5/8/2026).
Menurut Zulhas, keberadaan Kopdes Merah Putih diklaim sebagai pilar infrastruktur ekonomi kerakyatan. Lembaga ini menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai pengendali distribusi bantuan pemerintah sekaligus pembeli atau off-taker yang menjamin hasil produksi para petani dan nelayan agar memiliki kepastian pasar.
Dalam hal sebagai infrastruktur pemerintah, Zulhas menekankan bahwa Kopdes juga dirancang sebagai penyalur seluruh bantuan pemerintah, baik program keluarga harapan, bantuan tunai hingga bantuan beras.
"Presiden tidak ingin nelayan yang sudah rajin melaut, petani yang sudah rajin tanam padi, begitu panen enggak ada yang membeli, atau dia rugi, maka Kopdes akan berfungsi sebagai off-taker. Bisa beli ikannya, bisa beli gabahnya, bisa beli jagungnya. Jadi, ada dua, sebagai off-taker dan sebagai infrastruktur pemerintah," kata Zulhas.
Melalui integrasi tersebut, perputaran modal di tingkat akar rumput dinilai pemerintah menjadi terarah. "Jadi, fungsi koperasi desa nanti akan sangat kuat," kata Zulhas.
