Protes 'Kecoa' di India Meluas, Ribuan Mahasiswa Turun ke Jalan Tuntut Reformasi Pemerintah

NEW DELHI – Protes besar-besaran menuntut akuntabilitas dan reformasi di India semakin meluas dalam sepekan terakhir. Protes ini bermula dari skandal ujian yang kemudian meningkat menjadi demonstrasi serta tuntutan yang lebih luas di seluruh negeri.

Protes yang dipimpin oleh gerakan Cockroach Janta Party (CJP) yang digerakkan melalui media sosial ini telah muncul sebagai salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi sejak terpilih kembali pada tahun 2024.

Gerakan CJP, yang memiliki jutaan pengikut di media sosial, awalnya muncul pada bulan Mei sebagai respons satir terhadap Ketua Mahkamah Agung Surya Kant, yang dilaporkan menyamakan kaum muda dengan "kecoa" dan "parasit" selama sidang pengadilan.

Protes tersebut dipicu oleh beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan ujian, termasuk kebocoran soal ujian masuk kedokteran India yang memaksa lebih dari dua juta kandidat untuk mengulang ujian. Kontroversi lain yang melibatkan penilaian secara online pada ujian yang diikuti oleh hampir dua juta siswa sekolah menengah juga turut memicu kemarahan publik.

Gerakan ini, yang terutama didorong oleh mahasiswa dan generasi muda, telah memperluas agendanya hingga mencakup kekhawatiran tentang pengangguran, penyediaan peluang bagi kaum muda, serta kritik terhadap apa yang mereka gambarkan sebagai gaya pemerintahan yang semakin otoriter dari pemimpin sayap kanan Hindu, Modi.

Kampanye ini juga mendapat dorongan pada Rabu (22/7/2026) di dalam parlemen dari anggota parlemen oposisi, termasuk Rahul Gandhi dari Partai Kongres, yang menuntut pemerintah meminta maaf atas tindakan keras polisi terhadap demonstrasi besar pada Senin (20/7/2026).

Pada Senin lalu, polisi menembakkan gas air mata dan memukul puluhan ribu demonstran dengan pentungan saat mereka mencoba berbaris menuju parlemen pada hari pembukaan sesi monsun. Aksi tersebut menjadi demonstrasi jalanan terbesar di ibu kota dalam lima tahun terakhir.

Gandhi, yang sempat ditahan pada Selasa (21/7/2026), muncul di parlemen pada Rabu dengan mengenakan pakaian hitam untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Ia mendesak Perdana Menteri Modi mundur akibat tindakan keras polisi terhadap protes mahasiswa yang menyerukan reformasi dalam sistem pendidikan.

Ia kemudian menegaskan bahwa para mahasiswa mendapat dukungan penuh darinya, "Dan kami akan memastikan bahwa kalian dilindungi serta masa depan kalian terjamin."

Kelompok hak asasi manusia menuduh polisi menggunakan kekerasan berlebihan, serta mempertanyakan "legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas" dari tindakan tersebut.

Sementara itu, para pengunjuk rasa yang menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan menolak untuk meninggalkan lokasi Jantar Mantar di jantung ibu kota India, dengan jumlah kerumunan yang membengkak hingga beberapa ribu orang.

Gerakan kian Meluas

Gerakan ini telah meluas melampaui ibu kota, dengan demonstrasi-demonstrasi kecil yang bermunculan di seluruh negeri, termasuk di kota-kota besar seperti Mumbai dan Bengaluru.

Di Kota Patna bagian timur, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Pradhan, menurut laporan kantor berita Press Trust of India.

Para pengunjuk rasa, yang sebagian besar merupakan mahasiswa muda, mendapat dukungan besar pada Selasa setelah partai-partai oposisi memberikan dukungan resmi mereka kepada gerakan tersebut dengan menggelar aksi duduk di luar kediaman resmi perdana menteri.