Harga Minyakita Tembus Rp16 Ribuan, Wamendag Perketat Distribusi Lewat BUMN Pangan
JAKARTA - Harga rata-rata komoditas minyak goreng subsidi merek Minyakita di pasar saat ini masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan pemantauan terkini di lapangan, harga jual Minyakita masih berada di kisaran Rp16 ribuan per liter, lebih tinggi dibandingkan HET sebesar Rp15.700 per liter.
"Nah, itu kalau HET-nya kan di angka Rp15.700 dan harga rata-ratanya kalau tidak salah, berdasarkan hasil monitoring, masih di kisaran Rp16 ribuan," kata Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri saat ditemui usai Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Sebagai instrumen pengendali harga, Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memperketat pengawasan tata niaga penyaluran minyak goreng rakyat. Langkah ini dilakukan melalui penegakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 yang mewajibkan sedikitnya 35 persen dari total distribusi Minyakita dialokasikan melalui jaringan BUMN Pangan.
Dyah menjelaskan realisasi penyaluran melalui BUMN Pangan saat ini telah mencapai 51 persen atau melampaui batas minimal yang diamanatkan regulasi.
"Nah, harapannya penyaluran dan distribusinya bisa maksimal sehingga stok di pasar rakyat tetap aman," kata Dyah.
Dinamika fluktuasi harga minyak goreng subsidi tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi nasional.
Dalam forum tersebut, Kemendag mengandalkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikoordinasikan secara berkala bersama Bank Indonesia (BI), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan pemerintah daerah.
"Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal ini. Jadi, kami juga mengetahui komoditas apa saja yang harganya sedang naik," ungkap Dyah.
Selain fokus pada tata kelola logistik Minyakita, Kemendag juga menyiapkan draf mitigasi khusus bagi wilayah yang sedang dilanda bencana alam.
Wilayah tersebut dinilai rentan mengalami lonjakan inflasi akibat terputusnya akses distribusi pasokan kebutuhan pokok.
Untuk mengantisipasi hal itu, Kemendag tengah mempercepat penyusunan draf koordinasi program revitalisasi pasar rakyat agar infrastruktur perdagangan di daerah terdampak tetap dapat beroperasi secara optimal sebagai pusat penyaluran logistik masyarakat.
"Nah, itu salah satu hal yang sedang kami upayakan untuk daerah-daerah yang terdampak bencana karena ada kemungkinan inflasi meningkat akibat flow of goods atau distribusi yang juga terkendala," pungkas Dyah.
