LKPP 2025 Kembali Raih Opini WTP, Purbaya: Defisit APBN Tetap di Bawah 3

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut, menurutnya, mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjaga kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

Purbaya mengatakan defisit fiskal tetap terjaga. Defisit APBN 2025 tercatat sebesar 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih berada di bawah batas maksimal 3 persen sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

"Pemerintah berkomitmen menyelesaikan seluruh temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK," tegas Purbaya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (14/7/2026).

Pemerintah juga menegaskan strategi pengelolaan utang tetap dilakukan secara prudent dan terkendali. Purbaya menyebut rasio utang pemerintah pada 2025 berada di level 40,54 persen terhadap PDB, jauh di bawah batas maksimal 60 persen sesuai undang-undang. Ke depan, strategi pengelolaan utang akan bertumpu pada empat pilar utama, yakni konsolidasi fiskal secara bertahap, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja (spending better), serta pengelolaan portofolio utang secara aktif melalui debt switch, buyback, dan konversi pinjaman.

Dalam rapat paripurna tersebut, Purbaya menyampaikan Pokok-Pokok Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2025.

Ia menegaskan perekonomian Indonesia tumbuh solid sepanjang 2025 di tengah tekanan global. Ekonomi nasional tumbuh 5,11 persen secara tahunan (year on year/yoy), ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,98 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,09 persen. Sementara itu, inflasi tetap terjaga di level 2,92 persen, sesuai dengan rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah.

"Kita patut bersyukur, di tengah gejolak global tersebut, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga," ujar Purbaya.

Kinerja positif tersebut juga tercermin pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025 dari 4,91 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat kemiskinan menurun dari 8,57 persen menjadi 8,25 persen.

Untuk memperkuat dampak kebijakan fiskal bagi masyarakat, pemerintah secara konsisten menyalurkan paket stimulus ekonomi setiap kuartal sepanjang 2025 dengan total anggaran mencapai Rp110,7 triliun.

Stimulus tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik. Selain itu, pemerintah juga memperkuat sektor riil melalui dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor padat karya, serta program perumahan.

Pemerintah juga memberikan dukungan melalui program magang, diskon tiket transportasi selama masa liburan, serta pemberdayaan generasi muda sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan domestik.

Pada kesempatan itu, Purbaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPR RI atas dukungan dan kolaborasi dalam mengawal pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

"Sinergi dan kolaborasi yang terjalin erat antara pemerintah dan DPR RI dalam mengawal pengelolaan APBN turut mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's Global Ratings (S&P), yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Afirmasi tersebut menegaskan kredibilitas arah kebijakan fiskal dan moneter nasional, sekaligus mencerminkan kepercayaan internasional terhadap konsistensi pemerintah bersama DPR RI dalam menjaga disiplin fiskal secara akuntabel dan sesuai koridor perundang-undangan yang berlaku," jelas Purbaya.