Sinergi Imigrasi dan ITB Inisiasi "Pagar Digital", Patroli Drone untuk Pengawasan Perbatasan

JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menginisiasi "Pagar Digital", sebuah sistem pengawasan keimigrasian berbasis drone guna memperkuat pengamanan wilayah perbatasan Indonesia.

Inisiatif tersebut disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko usai rapat pembahasan bersama perwakilan ITB di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Berawal dari keprihatinan dan rasa penasaran saya waktu menghadiri pameran pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Di situ saya melihat berbagai macam teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan dan lainnya. Namun, ternyata tidak ada yang merupakan buatan anak bangsa. Padahal, SDM kita memiliki daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang setara," ujar Hendarsam dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Menurutnya, dari pengalaman tersebut muncul gagasan untuk menggandeng ITB dalam mengembangkan sistem pengamanan perbatasan berbasis teknologi drone.

"Dari situlah saya terpikir untuk menggandeng kampus terbaik di Indonesia di bidang teknologi guna menginisiasi 'Pagar Digital', sistem pengamanan perbatasan dengan menggunakan drone. Kita memiliki 3.111 kilometer wilayah perbatasan darat yang sangat luas dan rawan perlintasan ilegal," katanya.

Hendarsam menjelaskan, dari total 3.111 kilometer wilayah perbatasan darat, saat ini hanya terdapat 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) yang tersebar di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.

"Namun, terdapat tiga PLBN yang belum aktif dan hanya tujuh Pos Lintas Batas yang memang memiliki aktivitas perlintasan. Sisanya masih belum aktif atau terkendala Perjanjian Lintas Batas," ujarnya.

Berdasarkan data perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat periode Januari hingga April 2026, jumlah pelintas resmi mencapai 679.867 orang. Meski demikian, tantangan utama adalah pengawasan terhadap pelintas ilegal yang memanfaatkan jalur-jalur tidak resmi di sepanjang garis perbatasan.

Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan infrastruktur digital, tingginya risiko keamanan personel di wilayah konflik, serta ancaman kejahatan lintas batas seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas.

Hendarsam mengatakan, implementasi "Pagar Digital" diprioritaskan di wilayah darat Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, serta Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste.

"Sementara untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan sekitarnya," paparnya.

Untuk mendukung sistem tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi berencana mengoptimalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

Drone tersebut dirancang mampu beroperasi tanpa henti selama 24 jam di wilayah perbatasan dengan memanfaatkan sumber energi dari panel surya.

Sistem pengawasan udara ini mengombinasikan dua jenis drone yang bekerja secara terpadu. Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) akan terbang pada ketinggian sekitar 1.000 meter selama 24 jam untuk melakukan pemantauan perimeter jarak jauh. Sementara itu, Drone Mantis bertugas melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual jarak dekat ketika Drone HALE mendeteksi adanya pergerakan mencurigakan.

Teknologi tersebut sebelumnya telah diterapkan pada sektor agrikultur dengan hasil yang dinilai memuaskan.

"'Pagar Digital' memang tidak secara fisik menghentikan orang, tetapi memberikan kesadaran situasional (situational awareness) secara real time. Ketika drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem akan langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini mampu memangkas waktu respons patroli konvensional secara signifikan," jelas Hendarsam.

Ia menambahkan, penggunaan drone juga memperluas jangkauan pengawasan petugas di lapangan.

"Mengingat luasnya wilayah pengawasan, keberadaan mata udara yang cepat dan fleksibel memberikan data awal yang akurat sebelum tim bergerak melakukan penindakan. Ini jauh lebih hemat dibandingkan harus mengoperasikan aset udara berawak," katanya.

Sebagai program jangka panjang, "Pagar Digital" diproyeksikan menjadi fondasi dalam membangun kemandirian siber (cyber security) di lingkungan keimigrasian nasional.

"Kerja sama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI merupakan upaya kami untuk memastikan pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi melalui teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan," tutup Hendarsam.