Usai Temui Mahasiswa, Gibran Disebut Akan Teruskan Aspirasi ke Prabowo

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut akan menyampaikan berbagai tuntutan mahasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto setelah menerima audiensi perwakilan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK), Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Sebelum audiensi berlangsung, puluhan mahasiswa dari ketiga perguruan tinggi tersebut menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dalam aksi itu, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Koordinator Aksi UBK, Muhammad Abdimaludin, mengatakan Gibran menerima dan mencatat berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, Wakil Presiden juga berkomitmen meneruskan hasil pertemuan tersebut kepada Presiden Prabowo.

"Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto, dia akan sounding lagi," kata Abdimaludin usai pertemuan.

Ia menilai audiensi tersebut menjadi ruang dialog yang memungkinkan mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari isu di daerah hingga persoalan nasional secara langsung kepada Wakil Presiden.

"Tentunya hasil dari pertemuan sama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuahkan hasil. Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi, baik keluh kesah mereka dari daerah, baik dari keluh kesah skala nasional, mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung bapak Wapres," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang terbagi dalam beberapa klaster. Pada klaster fiskal dan pendidikan, mereka meminta pemerintah membekukan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melakukan audit transparan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kedaulatan pangan.

"Sub poinnya yaitu membekukan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan kebijakan Deputi Kedaulatan Pangan di wilayah terkait untuk audit transparansi," kata Abdimaludin.

Selain itu, mahasiswa meminta anggaran hasil efisiensi dialihkan untuk subsidi uang kuliah tunggal (UKT) serta biaya operasional pendidikan tinggi.

Pada klaster hukum dan supremasi sipil, mahasiswa mendorong pemerintah mengirimkan rekomendasi resmi kepada DPR RI untuk melakukan legislative review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan.

Sementara dalam klaster krisis moneter dan energi, mereka mendesak pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional.

Meski telah diterima oleh Wakil Presiden, mahasiswa tetap memberikan tenggat waktu lima hari kepada pemerintah untuk menunjukkan tindak lanjut atas berbagai tuntutan tersebut.

"Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5 x 24 jam ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tentu aksi berjilid-jilid," ujar Abdimaludin.

Sementara itu, Plt Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar mengatakan Gibran menerima dan menyambut baik seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Yang pertama tentu Bapak Wakil Presiden menyambut baik dan menerima apa-apa yang tadi telah disampaikan dalam bentuk dialog yang interaktif. Bahkan dari mahasiswa juga menyampaikan isu-isu di daerah yang sampai ke tingkat nasional," kata Al Muktabar.

Terkait kemungkinan penyampaian aspirasi mahasiswa kepada Presiden Prabowo, Al Muktabar menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki mekanisme kerja tersendiri dalam membahas berbagai masukan yang diterima.

"Tentu beliau berdua, Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden tentu punya mekanisme kerja yang akan disampaikan dalam kesempatan-kesempatan tertentu sesuai waktu yang tersedia," ujarnya.

Al Muktabar juga menegaskan bahwa Gibran menghargai aksi demonstrasi sebagai bagian dari praktik demokrasi di Indonesia. Menurutnya, penerimaan audiensi terhadap mahasiswa menjadi bukti keterbukaan pemerintah terhadap penyampaian aspirasi masyarakat.

"Pada prinsipnya Bapak Wakil Presiden karena kita tentu adalah negara yang basisnya demokrasi, kemudian landasan hukum, maka hal-hal seperti itu beliau sangat menghargai. Dan itulah buktinya bahwa sore ini beliau berkenan menerima perwakilan mahasiswa," katanya.