Harga Pertamax Rp16.250, Warteg Kecilkan Porsi Lauk dan Waspadai Penurunan Omzet

JAKARTA - Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter berpotensi menambah tekanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pengusaha warung tegal (warteg). Selain memicu kenaikan biaya operasional, kenaikan tersebut dikhawatirkan berdampak pada harga bahan baku dan daya beli masyarakat yang menjadi pelanggan utama warteg.

Ketua Komunitas dan Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni mengatakan, meski harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan, kenaikan harga Pertamax tetap berpotensi menimbulkan efek domino terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut dia, pelaku usaha yang menggunakan Pertamax untuk mobilitas sehari-hari akan menghadapi peningkatan biaya operasional yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga barang dan jasa di berbagai sektor.

"Cepar atau lambat, tambahan biaya ini akan digeser ke harga jual komoditas pangan. Pelaku warteg diprediksi akan segera menghadapi kenaikan harga bahan baku secara merayap di tingkat pasar tradisional tempat mereka berbelanja harian," kata Mukroni saat dihubungi, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai pelaku warteg berpotensi menghadapi kenaikan harga berbagai bahan pokok, seperti cabai, bawang, minyak goreng, dan sayuran yang dibeli setiap hari di pasar tradisional.

Di sisi lain, Mukroni mengatakan pengusaha warteg berada dalam posisi yang cukup rentan karena tidak memiliki ruang yang besar untuk menaikkan harga makanan. Mayoritas pelanggan warteg berasal dari kelompok masyarakat yang sensitif terhadap perubahan harga.

"Jika harga porsi makan dinaikkan Rp1.000 saja, risikonya pembeli bisa langsung pindah atau berkurang," ujarnya.

Selain menghadapi potensi kenaikan harga bahan baku, pelaku warteg juga dibayangi penurunan daya beli masyarakat. Kenaikan biaya transportasi yang dirasakan pengguna Pertamax diperkirakan membuat masyarakat lebih selektif dalam membelanjakan uangnya, termasuk untuk kebutuhan makan di luar rumah.

Mukroni mengatakan kelompok pekerja kantoran, buruh, hingga pengemudi ojek online yang selama ini menjadi pelanggan utama warteg berpotensi mengurangi pengeluaran konsumsi apabila biaya transportasi terus meningkat.

"Ketika pengeluaran bensin mereka membengkak, ruang belanja untuk porsi makan di luar otomatis ikut menyusut. Akibatnya, omzet harian warteg berpotensi ikut tertekan jika situasi ini bertahan lama," katanya.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, para pengusaha warteg berupaya melakukan berbagai penyesuaian agar harga makanan tetap terjangkau tanpa kehilangan pelanggan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan efisiensi pada porsi lauk dan mencari bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif.

"Untuk menyiasati porsi dan harga agar tetap stabil tanpa mengusir pelanggan, para pengusaha warteg biasanya terpaksa memutar otak, mulai dari memperkecil sedikit ukuran potongan lauk seperti tahu, tempe, atau ayam," ujar Mukroni.

Selain itu, pengusaha warteg juga memanfaatkan jaringan koperasi untuk melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah besar guna memperoleh harga grosir yang lebih murah.

Mukroni berharap pemerintah melalui Perum Bulog dan instansi terkait dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan agar tidak mengalami kenaikan berlebihan akibat sentimen kenaikan BBM.

Ia juga meminta pemerintah memberikan stimulus bagi pelaku usaha kuliner mikro, seperti kemudahan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program digitalisasi rantai pasok.

"Berharap ada kelonggaran atau program stimulus khusus bagi sektor kuliner mikro, seperti kemudahan akses modal usaha KUR atau program digitalisasi rantai pasok agar warteg bisa mendapatkan bahan baku langsung dari produsen atau petani dengan harga yang lebih murah," tuturnya.

Selain itu, Kowantara berharap pemerintah menjaga ketersediaan BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar, agar tetap tersedia di SPBU. Menurut Mukroni, kelangkaan BBM subsidi berpotensi menambah beban pelaku usaha kecil yang bergantung pada transportasi harian.

Ia juga mendorong pemerintah memberikan dukungan kepada koperasi-koperasi warteg di berbagai daerah agar mampu melakukan pengadaan bahan baku secara kolektif untuk memangkas rantai distribusi.

"Pemerintah diharapkan memberikan dukungan nyata bagi koperasi-koperasi warteg lokal agar mampu melakukan collective buying untuk komoditas esensial seperti beras, minyak goreng, dan telur guna memotong rantai distribusi yang panjang," tegasnya.