Larang Demo di HI, Polisi Minta Mahasiswa Geser Titik Aksi ke DPR-Patung Kuda

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan akan mengalihkan rencana demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran HI ke Patung Kuda atau Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada hari ini, Jumat (12/6/2026).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, mengaku telah berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen untuk mengalihkan titik massa di Bundaran HI. Sebagai gantinya, massa, kata dia, bisa melanjutkan aksi di kawasan kompleks parlemen atau Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

“Kami juga dari Direktorat Intelijen sudah berkomunikasi untuk mengalihkan titik tadi di Bundaran HI bisa di sekitar Patung Kuda ataupun di depan DPR/MPR,” kata Budi Hermanto, Jumat (12/6/2026).

Budi menjelaskan, Bundaran HI bukan tempat untuk aksi unjuk rasa, melainkan pusat perekonomian. “Memang kita ketahui bahwa seputaran Bundaran HI itu bukan merupakan tempat untuk menyampaikan aspirasi. Karena memang ada kegiatan-kegiatan perekonomian, kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya, sehingga kita sama-sama memaklumi, memahami, untuk saling menghormati,” ujarnya.

Dalam aksi unjuk rasa ini, sebanyak 6.088 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengawal aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah titik di Jakarta hari ini. Dalam pengamanan itu, anggota TNI-Polri tak membawa senjata api.

“Untuk jumlah personel gabungan TNI-Polri sejumlah 6.088 personel. Ini gabungan dari TNI 500 personel, ada dari Korps Brimob 1.000 personel, BKO dari Korps Sabhara 200 personel, Polda Metro Jaya 3.802 personel, dan Polres Metro Jakarta Pusat 586 personel,” ungkapnya.

Budi menerangkan, ada empat titik pengamanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, di antaranya kawasan Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, Patung Kuda, dan Cikini Raya. “Penyampaian aspirasi kepada publik ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi, kehadiran petugas Polri dan TNI dalam melaksanakan pelayanan pengamanan ini untuk menjamin aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini tersampaikan dengan baik,” imbuhnya.

Sesuai instruksi Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, kata Budi, personel yang melakukan pengamanan tak membawa senjata api. “Tadi kita sama-sama mendengarkan direktif Bapak Kapolda Metro Jaya menekankan bahwa petugas yang melaksanakan pelayanan pengamanan penyampaian aspirasi di muka umum harus sabar, humanis, tidak terprovokasi,” ungkapnya.

“Termasuk penekanan dari Bapak Kapolda, tidak ada petugas TNI-Polri yang membawa senjata api di dalam pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat ini,” pungkasnya.