Heboh Film Pesta Babi, Gubernur Apolo: Pembangunan di Papua Selatan Tak Boleh Berhenti!
JAKARTA - Film Pesta Babi yang menggambarkan Papua semata mata sebagai wilayah konflik dan pelanggaran HAM, terus menjadi sorotan. Pemerintah Daerah menilai, kehadiran berbagai proyek di wilayah mereka justru menjadi bagian dari proses pembangunan dan penciptaaan lapangan kerja.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, kehadiran negara untuk membangun Papua diwujudkan melalui berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi.
"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," kata Apolo dikutip, Rabu (10/6/2026).
Apolo menjelaskan, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti hanya karena adanya perdebatan politik maupun kampanye penolakan yang berkembang.
“Justru, berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
PSN di Papua Selatan kata dia dirancang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Pihaknya juga secara aktif mendorong agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama pembangunan tersebut. Pemerintah daerah meminta perusahaan pelaksana proyek memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja lokal.
"Kami meminta agar sekitar 80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," ujar Apolo.
Menurut Apolo, keberadaan proyek-proyek tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang selama puluhan tahun justru sering dituntut berbagai pihak. Karena itu, pemerintah menilai penting untuk melihat pembangunan secara utuh dan objektif, termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat sekitar.
Dia juga tidak menampik adanya dinamika dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait pelaksanaan PSN. Sebagian kelompok mendukung, sementara sebagian lainnya menyampaikan keberatan.
Namun bagi Apolo, perbedaan sikap tersebut merupakan hal yang lazim dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu yang terpenting adalah memastikan seluruh masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan tidak hanya menerima narasi dari satu sudut pandang.
"Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif," jelasnya.
Dia juga menegaskan bahwa aspek lingkungan tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan. Berbagai proyek yang berjalan diwajibkan memenuhi ketentuan analisis dampak lingkungan serta menjalankan program pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.
Bagi pemerintah daerah, pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat yang nyata dari kekayaan sumber daya yang dimiliki daerahnya.
"Pembangunan harus diukur dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami," tandasnya.
