Marak Begal di Jakbar, DPRD DKI Usul CCTV dan Patroli Diperbanyak
JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendorong optimalisasi penggunaan kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan kriminalitas di Jakarta Barat. Langkah itu diusulkan menyusul maraknya aksi kejahatan jalanan yang memicu keresahan masyarakat hingga memunculkan julukan “Gotham City” di media sosial.
Julukan tersebut merujuk pada kota fiktif dalam kisah Batman yang identik dengan tingginya angka kriminalitas.
Merespons kondisi tersebut, Kenneth menginisiasi pertemuan lintas sektor melalui kegiatan Ngobrol Bareng Forkopimko (NGOPI) di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Ia mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kota Jakarta Barat bersama unsur Forkopimko dalam mencari solusi atas maraknya aksi kriminalitas yang meresahkan warga.
"Saya mengapresiasi respons cepat Wali Kota Jakarta Barat Ibu Iin Mutmainnah, Kapolres, Dandim, dan jajaran Muspiko dengan membuat acara NGOPI ini. Tujuannya baik, untuk mencari jalan keluar bersama agar fenomena begal di Jakarta Barat bisa termitigasi dengan baik dan masyarakat kembali merasa aman saat beraktivitas," kata Kenneth, Sabtu (23/5/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Kent itu, keamanan wilayah tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat.
Ia menilai meningkatnya aksi kriminalitas harus menjadi momentum memperkuat sistem keamanan terpadu di Jakarta Barat.
"Kalau masyarakat sampai menyebut Jakarta Barat sebagai ‘Gotham City’, ini tentu menjadi alarm bagi kita semua. Artinya ada rasa takut dan keresahan yang benar-benar dirasakan warga. Jangan sampai masyarakat kehilangan rasa aman ketika keluar rumah, bekerja, atau pulang pada malam hari," ujarnya.
Kent juga berseloroh dengan menyebut dirinya sebagai “Batman” yang akan terus mengawasi kondisi keamanan di Jakarta Barat.
"Sebagai legislator di Kebon Sirih, saya mencoba memposisikan diri menjadi ‘Batman’ yang akan selalu mengawasi apa yang terjadi di Jakarta Barat demi kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Jakarta Barat sesuai fungsi pengawasan yang saya miliki di DPRD DKI Jakarta," ungkapnya.
Ia meminta aparat melakukan pemetaan detail terhadap titik-titik rawan kriminalitas, terutama di ruas jalan yang minim penerangan dan pengawasan.
"Karena itu saya meminta dilakukan pemetaan secara detail terhadap titik-titik rawan kriminalitas. Dengan pemetaan tersebut, aparat kepolisian bisa melakukan patroli rutin dan penjagaan ekstra pada jam-jam rawan," imbuhnya.
Untuk mendukung pengawasan, Kenneth mendorong pemasangan CCTV di lokasi strategis dan rawan kejahatan. Menurutnya, pengadaan CCTV dapat dilakukan melalui skema kerja sama dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pengadaan CCTV ini kalau mau lebih murah dan efisien bisa melalui skema sewa. Jalurnya bisa lewat CSR dari pihak-pihak yang memang ingin membantu keamanan lingkungan atau bisa juga melibatkan BUMD. Jadi kita pasang di titik-titik penting yang selama ini sering terjadi tindak kriminal begal maupun tawuran,” pungkasnya.
