Prabowo Jengkel Urus Izin Sulit: Negara Lain 2 Minggu, Kenapa Kita 2 Tahun?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti soal rumitnya sistem perizinan di Indonesia. Prabowo mengatakan, masalah itu berdampak pada berpindahnya peluang investasi dari investor asing. Prabowo pun meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk mempermudah sistem perizinan.

“Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit,” kata Prabowo saat memberikan arahan dalam acara penyerahan uang hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp10,2 triliun di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026).

Prabowo membandingkan perizinan di Indonesia dan negara lain. Dia menyebutkan negara lain hanya butuh dua pekan untuk mengurus perizinan usaha dan investasi.

“Pengusaha-pengusaha juga mengeluh mereka mau bekerja, mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu,” kata Prabowo.

“Kita harus mengacu kepada negara tetangga kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun,” sambungnya.

Prabowo Minta Mensesneg Bentuk Satgas Khusus Sederhanakan Regulasi dan Izin

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk mempercepat deregulasi dan menyederhanakan perizinan di Indonesia. Dia menilai, regulasi yang rumit membuat investasi terhambat.

"​Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun?" kata Prabowo. 

Prabowo juga menyinggung banyaknya aturan turunan yang terus bermunculan meski pemerintah sudah melakukan penyederhanaan regulasi. Prabowo menduga sebagian regulasi dibuat untuk membuka peluang penyimpangan.

"​Regulasi sederhanakan. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar," ujarnya.

"​Sudah kita sederhanakan, ada K/L-K/L yang bikin lagi peraturan menteri, peraturan teknis, peraturan ini," sambung Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo meminta Mensesneg Prasetyo Hadi mengumpulkan para pakar untuk membentuk satgas khusus deregulasi. Satgas tersebut bertugas menyederhanakan aturan dan mempercepat perizinan.

"Ya Saudara-saudara, Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin Satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit," ungkapnya.

Prabowo menegaskan pemerintah harus membantu pengusaha yang serius ingin bekerja dan berinvestasi. Sementara pihak yang melakukan pelanggaran akan ditertibkan.

"​Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali Saudara sekalian ya," katanya.

Prabowo mencontohkan persoalan izin impor gas untuk rumah sakit yang menurutnya sempat menghambat pasokan. Ia menilai masalah tersebut terjadi hanya karena proses perizinan yang berbelit.

​"Perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal ya. Saya monitor ya masalah impor kalau tidak salah gas untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu, ini itu akhirnya, akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Hanya soal izin-izin," tukasnya.