Nasib dan Perjuangan Buruh

Ditulis oleh Agus Taufiq, politikus muda dan inisiator @KebijakanKita

DALAM Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buruh didefinisikan singkat sebagai 'orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah'. Penjabaran definisi yang tampak apa adanya ini nyatanya menyembunyikan realitas yang jauh lebih getir.

Jika kita menengok ke belakang, Hari Buruh atau May Day yang kita rayakan hari ini bukanlah hadiah dari penguasa yang bermurah hati. Tragedi berdarah di Haymarket, Chicago, pada tahun 1886, membuktikan peringatan ini berlandaskan darah dan air mata kaum pekerja yang kala itu menuntut hak dasar atas delapan jam kerja. Lebih dari seabad berlalu, muncul pertanyaan: Sejauh mana nasib perjuangan para buruh hari ini benar-benar ditentukan? Apakah perjuangan itu perlahan luntur di tengah realita politik dan ekonomi yang semakin tidak karuan?

Pertanyaan ini menjadi penting. Sebab, ada kecenderungan kita hanya terus-menerus menawarkan solusi parsial terhadap persoalan sistemik yang menjerat buruh dari hulu ke hilir.

Alienasi terhadap Buruh

Coba lihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Setiap denyut kehidupan kota ini senantiasa bergerak karena keringat para buruh. Ironisnya, mereka sering kali menjadi orang asing di tempat yang sebenarnya mereka bangun sendiri. Nasib mereka justru terlempar jauh ke pinggiran, terjebak dengan upah yang seringkali hanya cukup untuk menyambung hidup hingga esok pagi.

Di saat biaya hidup melambung tinggi, harga kebutuhan pokok mencekik, dan bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) siap menerkam kapan saja, buruh dipaksa untuk terus "berterima kasih" atas pekerjaan yang tersisa. Harapan untuk mendapatkan kepastian jaminan sosial dan upah yang layak seringkali menguap begitu saja. Namun, untuk memahami mengapa ini terus terjadi, kita tidak bisa hanya melihat ke dalam negeri.

Terperangkap dalam Rantai Pasok Global

Dalam lanskap ekonomi kontemporer, buruh Indonesia tidak berdiri sendiri. Penderitaan mereka terhubung langsung dalam apa yang disebut sebagai global production networks, yakni rantai pasok global yang menghubungkan bahan baku, tenaga kerja, modal, hingga pasar dalam satu sistem lintas negara.

Ambil contoh sepasang sepatu yang diproduksi di Surabaya. Sepatu itu bisa saja dirancang di Eropa, menggunakan bahan dari Asia Timur, dan dijual di Amerika Serikat dengan harga selangit. Dalam sistem seperti ini, posisi buruh Indonesia sering kali berada di dasar piramida. Sekadar menjadi mesin produksi dengan label "tenaga kerja murah".

Logika ini selaras dengan world-systems theory dari Immanuel Wallerstein. Dunia terbagi ke dalam pusat, semi-periferi, dan periferi (pinggiran). Harus diakui, jika Indonesia masih terjebak di posisi pinggiran. Kita sekadar menjadi pemasok keringat dan bahan mentah, bukan pengendali nilai tambah (desain, teknologi, atau merek) yang meraup keuntungan terbesar.

Akibatnya, dorongan untuk menekan upah buruh serendah mungkin bukan hanya datang dari keserakahan pengusaha domestik, tetapi juga dari kompetisi global yang brutal melawan negara seperti Vietnam, Bangladesh, atau India. Dalam kapitalisme global, modal sangat mudah berpindah ke negara yang menawarkan biaya produksi termurah. Sebaliknya, buruh terikat pada ruang geografisnya. Ketimpangan mobilitas inilah yang kembali melucuti posisi tawar buruh hingga ke akar-akarnya.

Persoalan ini merembet pada kualitas kerja. Demi memenuhi standar harga murah yang ditekan oleh perusahaan multinasional, jam kerja diperpanjang, sistem kerja kontrak semakin banyak, dan perlindungan sosial yang tak jelas juntrungannya. Ironisnya, dalam narasi pembangunan nasional, keberhasilan menarik investasi asing dengan memamerkan "upah murah" sering diklaim sebagai prestasi. Padahal, tanpa adanya strategi yang jelas, ini hanyalah jalan menuju low-wage trap (jebakan ekonomi berupah rendah). Indonesia berisiko hanya menjadi "pabrik dunia", tanpa pernah benar-benar mencicipi kue kesejahteraannya.

Menagih Komitmen Negara dan Memperluas Solidaritas

Refleksi May Day harus bergerak melampaui tuntutan normatif tahunan. Mengubah nasib buruh berarti mengubah cara negara memosisikan dirinya dalam ekonomi global. Ada beberapa komitmen struktural yang harus segera ditagih:
- Transformasi Struktural dengan segera menghentikan praktik sekadar menjual tenaga kerja murah dan mulai berinvestasi serius pada pendidikan, riset, dan inovasi agar buruh kita mampu mengisi sektor bernilai tambah tinggi.
- ⁠Investasi asing yang masuk wajib diiringi dengan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, agar industri kita bisa naik kelas.

Di sisi lain, buruh juga harus mengubah strategi perlawanannya. Melihat realita ini, satu-satunya jalan adalah kembali pada esensi perjuangan yakni dengan bersatu. Buruh tidak boleh lagi tercerai-berai oleh sekat sektoral atau narasi politik pragmatis pemecah belah. Di mata pemilik modal, semua buruh adalah komoditas yang sama. Bahkan, solidaritas ini harus diperluas menjadi kolaborasi transnasional antar-serikat pekerja lintas negara untuk menyelaraskan kekuatan perusahaan multinasional.

Perjuangan tidak boleh bubar jalan setelah peringatan May Day usai. Jika sejarah Haymarket mengajarkan bahwa perubahan lahir dari keberanian melawan, maka hari ini kita dituntut untuk berdiri tegak. Pertanyaannya, apakah kita akan terus membiarkan diri kita menjadi korban rantai pasok global, atau kita berani menuntut keadilan dari kemajuan peradaban yang dibangun dengan keringat kita sendiri?