3.000 Rumah Subsidi di Papua Mulai Dibangun
JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan 3.000 unit rumah subsidi di Tanah Papua. Realisasi proyek rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini dimulai pada 2026 dan melibatkan pengusaha properti.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa penyediaan rumah subsidi di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha lokal.
“Kami ingin memastikan masyarakat Papua memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Ini tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah, tetapi harus melibatkan semua pihak, termasuk pengusaha muda Papua sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Ara, Senin (27/4/2026).
Ara menekankan bahwa keterlibatan pengusaha muda Papua menjadi kunci penting dalam mempercepat pembangunan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kami dorong pengusaha muda Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pelaku utama dalam pembangunan perumahan di daerahnya sendiri,” tambahnya.
Ara juga menitikberatkan kolaborasi dengan BP Tapera untuk memperluas akses pembiayaan rumah subsidi melalui skema yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat Papua.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki rumah, termasuk melalui dukungan pembiayaan jangka panjang dan subsidi.
“Kami ingin masyarakat Papua bisa memiliki rumah dengan skema yang ringan, terjangkau, dan berkelanjutan. Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
