Bentuk Satgas Haji, Kapolri Instruksikan Jamin Keamanan dan Pelayanan Seluruh Jemaah

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026. Hal itu untuk menjamin keamanan dan pelayanan seluruh jemaah Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci. 

Satgas Haji ini dibentuk antara Polri dan Kementerian Haji dan Umrah. Satuan tugas dikerahkan untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kerap muncul ketika musim Haji tiap tahunnya. Hal tersebut juga mencegah adanya Haji dan Umrah ilegal.

"Jadi, perlu disampaikan kepada media, kemudian seluruh warga negara Indonesia bahwa kami diperintah oleh Kapolri untuk membentuk Satgas Haji. Adapun pembentukan Satgas Haji ini karena mencermati beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan penyelenggaraan ibadah Haji," kata Wakabaintelkam Polri, Irjen Nanang Rudi Supriatna dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026). 

Nanang menyebut, Polri dan Kemenhaj telah melakukan rapat bersama dengan terkait pelaksanaan Haji dan Umrah. Salah satu yang difokuskan adalah menjamin keselamatan dan pelayanan dari para seluruh jemaah. 

"Ada beberapa hal yang kita bicarakan, khususnya kita membicarakan beberapa hal teknis yang tujuannya bahwa kami, Satgas Haji ini dibentuk untuk menjamin dan memberikan pelayanan keamanan kepada para calon jemaah. Kemudian juga kami mencegah terjadinya tindak pidana dalam hal ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah Haji," ujar Nanang. 

Sementara itu. Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Harun Al Rasyid mengapresiasi komitmen dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mewujudkan penyelenggaraan Haji yang aman dan nyaman. 

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim, Wakabareskrim, dan seluruh jajaran baik di Mabes Polri maupun di wilayah bahwa mereka komit ya, punya komitmen kuat untuk membantu kita membentuk Satgas gabungan terkait dengan pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelenggaraan haji dan umrah ini," paparnya. 

Menurutnya, pihak Kemenhaj memang membutuhkan sinergisitas dengan Polri dalam rangka penegakan hukum khususnya di kasus tindak pidana terkait penyelenggaraan haji dan umrah. 

"Memang kami tidak bisa sendiri di dalam hal ini, makanya dukungan penuh dari kawan-kawan di Kepolisian ini sangat kami butuhkan agar ke depan terkait dengan upaya-upaya pencegahan maupun penindakan terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan haji dan umrah ini bisa kita tegakkan," tutupnya.